Kala Pejabat (Tak Lagi) Bangga Menggunakan Plat Merah

Namun tak selamanya pejabat enggan berplat merah karena hal-hal tersebut di atas. Pemerintah juga sedang melakukan efisiensi anggaran, salah satunya adalah mengurangi pengadaan mobil dan diganti dengan sistem sewa. 

Jadi kalau sekarang ada pejabat berplat hitam bukan melulu berarti tukar plat, tapi memang menggunakan mobil sewaan. Sewa mobil lebih praktis karena tak perlu lagi biaya pemeliharaan yang tinggi, kalau rusak tinggal tukar mobil yang baru. Selain itu juga untuk mengurangi aset yang tak terpakai dan harus diputihkan apabila kendaraan tersebut sudah tidak digunakan lagi.

Sistem sewa terkadang memang lebih menguntungkan, terutama untuk aset-aset yang mudah rusak dan usang seperti mobil, motor, komputer, laptop, dan sebagainya. 

Dengan sewa pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan yang membebani keuangan negara terutama pada aset yang sudah mulai tua usia dan sering rusak. Lagipula pemerintah tak perlu lagi melelang kendaraan dinas yang prosesnya kadang cukup rumit karena menyangkut aset yang harus dilepaskan. 

Dengan sistem sewa, harga sewa bisa berbeda-beda walau merek mobil sama sehingga timbul persaingan sehat sekaligus mengurangi peluang korupsi karena pengadaan mobil bisa dilakukan dengan penunjukan langsung untuk merek tertentu.

Sistem sewa bukan berarti bebas dari peluang korupsi, namun yang terpenting adalah pengawasannya. Apapun bentuknya selama pengawasannya lemah tetap saja akan membuka peluang untuk korupsi. 

Hanya memang mobil sewa tak bisa berplat merah karena bukan aset negara, tapi aset perusahaan yang disewakan kepada negara. So, tak perlu berburuk sangka bahwa pejabat yang menggunakan mobil berplat hitam karena tak lagi bangga berplat merah.