Sudah 100 Hari, Perampingan Birokrasi Tak Kunjung Jadi

Kuat diduga pertempuran di level pimpinan cukup sengit saat membahas perampingan struktur, karena di antara mereka pasti akan jadi korban. 

Pembahasan bisa jadi berlangsung alot di level pimpinan menengah dan tinggi untuk menentukan nama struktur sekaligus menempatkan orang-orang kepercayaannya. 

Selain itu para petinggi tersebut juga harus bisa mencari jalan keluar untuk menampung mereka yang tersingkirkan, agar jabatan fungsional yang bakal diemban sesuai dengan jabatan lamanya. Inilah mungkin perampingan yang justru bikin ruwet.

Penempatan SDM memang bukan hal yang mudah, apalagi bila sudah terbiasa duduk di kursi empuk. Mereka yang bakal tergusur tentu tidak akan berdiam diri begitu saja. 

Saat ini saja masih dilakukan tawar menawar agar jabatan eselon 3 tak seluruhnya hilang, karena saking banyaknya yang bakal kehilangan jabatan plus tunjangannya. 

Apalagi sampai harus diberhentikan atau pensiun dini, suatu hal yang mustahil terjadi dalam pemerintahan kecuali melakukan tindak pidana.

Argo jalan terus, namun perampingan struktur tak kunjung jadi bahkan sudah lewat seratus hari. 

Semakin lama disahkan semakin lama pula anggaran cair karena harus penyesuaian nomenklatur terlebih dahulu sebelum ditetapkan, karena kalau tidak disesuaikan bakal dianggap melanggar administrasi. 

Niat ingin mempercepat proses birokrasi malah justru berbalik jadi semakin lamban karena struktur baru tak kunjung disahkan.

Merampingkan birokrasi ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada manusia di dalamnya yang seharusnya diperhatikan sebelum dilakukan perampingan. 

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran banyak pihak bahwa perampingan ini penting demi organisasi pemerintah yang lebih efisien dan efektif dalam bekerja, bukan sekadar memberi makan pengangguran tak kentara.