Pada 1 April 2022, Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan  kenaikan PPN menjadi 12%. Langkah ini diambil sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan Indonesia. Namun, rencana semacam itu menyebabkan reaksi yang berbeda dari bisnis, masyarakat, dan ahli ekonomi. Artikel ini membahas target dan dampak utama kenaikan PPN 12% dan mencantumkan tantangan terkait rencana tersebut di Indonesia.
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Di setiap kali terjadi transaksi jual beli barang atau jasa, penjual akan menambahkannya dengan sejumlah persen dari harga jual sebagai pajak. Sebelumnya, tarif PPN di Indonesia adalah 10%, namun mulai per tanggal 1 April 2022, tarif ini dinaikkan menjadi 12% Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Di sisi lain, Peningkatan jumlah PPN ditujukan untuk propel yaitu meningkatkan dana dalam negeri untuk berbagai program pembangunan. Di antara yang lain, ini termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Indonesia, sebagai bagian dari periode perekonomian berkembang, dihadapkan dengan agenda untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Kebijakan ini memenuhi tau hukum Indonesia. Salah satu langkah termutakhir efisien yaitu reformasi perpajakan, khususnya, melalui penguatan penerimaan pajak dari sektor konsumsi, yang dinyatakan oleh peningkatan tarif PPN.Â
Selain tujuan tersebut, faktor lain termasuk:Â dunia usaha akan terbebani karena biaya produksi dan distribusi barang yang tinggi. Asumsinya adalah, meskipun perusahaan yang menjual barang impor atau barang yang menelan biaya PPN akan menaikkan harga jual produk barang jadinya, dengan biaya PPN tinggi tersebut. Walaupun begitu, perusahaan juga boleh memperhitungkan kembali jumlah PPN yang mereka bayarkan atas pembelian barang perantara dan jasa yang digunakan sebagai bahan untuk memproduksi barang mereka. Mekanisme ini dikenal merupakan mekanisme pengkreditan pajak.
Dampak Kenaikan PPN 12%
Dampak yang paling signifikan dari perangkat lunak tersebut akan dirasakan oleh UKM yang memiliki margin keuntungan relatif lebih rendah yang, meskipun lalu bisa mengklaim kembali PPN yang dikeluarkan, harus mengelola perpajakan beresiko biaya yang lebih tinggi dan pembukuan yang jauh lebih membosankan tanpa kemampuan untuk meraih manfaat hibridisasi M2M.
Dampak lain yang juga cukup jelas adalah potensi terjadinya inflasi yang semakin tinggi. Mungkin akan lebih naif jika mengatakan bahwa tarif baru tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Tingginya inflasi membuat daya beli masyarakat bahkan biaya hidup masyarakat semakin mahal, membuat kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama mereka dari kelas menengah ke bawah semakin sulit.
Untuk mengatasi dampak ini, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah perlu melakukan kebijakan moneter yang hati-hati, seperti menjaga suku bunga dan menjaga kestabilan nilai tukar, agar inflasi tetap terkendali. Kebijakan ini sangat penting agar dampak negatif terhadap perekonomian bisa diminimalisir.
Implikasi Bagi Ekonomi Indonesia
Menjadi lebih jelas bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan sumber pendapatan yang jauh lebih besar untuk mendanai berbagai program pembangunan independennya. Salah satu strategi berbasis pasar yang memungkinkan akan bisa lebih efektif adalah dengan ekspansi basis pajak melalui kenaikan tarif PPN di PPN. Dengan demikian, kuat harapkan bahwa anggaran negara akan bisa relatif lebih stabil dan kepala lebih banyak uang akan bisa distabilkan ke program-program sosial yang memperkuat dereajat rakyat.
Selain itu, kenaikan PPN merupakan bagian dari pembangunan beleid pajak yang lebih adil dan merata lagi. Indonesia masih sangat tergantung pajak penghasilan  sebelumnya yaitu PPh dan PPh 25.yang kerap kali berseliweran dengan lancar dalam penghindaran pajak. Dengan memuluskan PPN, hal ini akan memungkinkan pemerintah memperbesar basis pengumpulan pajak dan mengurangi depenensitas pada sektor lain. PPN dibilang ramah dan mudah terutama dari wajib pajak.
