Kebijakan perdagangan internasional mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan arah dan struktur perdagangan antar negara. Tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mewujudkan kepentingan nasional. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar (eksternal).
Dalam menerapkan kebijakan perdagangan internasional, pemerintah biasanya bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan dan otoritas pengatur perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan internasional suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional berperan penting dalam membentuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan, namun juga menimbulkan tantangan bagi para pelaku ekonomi.Negara-negara berkembang sering kali perlu menyesuaikan kebijakan dalam negerinya untuk memenuhi standar internasional dalam perdagangan global.
Globalisasi telah memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang untuk berintegrasi ke dalam perekonomian dunia. Namun, liberalisasi perdagangan juga membawa tantangan yang kompleks terhadap lingkungan bisnis  dalam negeri karena perbedaan struktur ekonomi, kapasitas produksi, dan peraturan antara negara maju dan berkembang.
Dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap lingkungan bisnis negara berkembang Kebijakan perdagangan internasional memegang peranan penting dalam membentuk lingkungan bisnis negara berkembang. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti perjanjian perdagangan, tarif, dan peraturan impor dan ekspor, tidak hanya mempengaruhi akses terhadap pasar internasional, namun juga menentukan daya saing bisnis lokal. Diskusi ini membahas beberapa dampak utama kebijakan perdagangan internasional terhadap lingkungan bisnis negara berkembang, termasuk dampak positif, tantangan, dan dampak jangka panjangnya.
1.Dampak Positif Kebijakan Perdagangan Internasional
Peningkatan Akses Pasar ,Kebijakan perdagangan bebas dan perjanjian multilateral seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan berbagai perjanjian bilateral bermanfaat bagi dunia usaha di negara berkembang.Akses yang lebih mudah ke pasar global memungkinkan perusahaan lokal memperluas produksi dan mencapai penjualan yang lebih tinggi. Penanaman Modal Asing (FDI), Perdagangan internasional sering kali menarik investasi asing langsung ke negara-negara berkembang karena investor asing melihat peluang untuk memproduksi barang dengan biaya lebih rendah. Investasi asing langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendukung transfer teknologi ke bisnis lokal.
 Perdagangan internasional mendorong negara-negara berkembang untuk mengeksplorasi bidang-bidang baru di luar bahan mentah utama. Misalnya, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh telah menjadi pusat produksi tekstil berkat kebijakan perdagangan mereka yang mendorong ekspor.
2.Tantangan dan Hambatan dalam Lingkungan Bisnis Persaingan Yang Ketat
 Dunia usaha di negara-negara berkembang menghadapi persaingan yang ketat dengan produk impor yang lebih murah atau berkualitas lebih tinggi. Tanpa dukungan pemerintah dan peningkatan kemampuan teknologi, perusahaan lokal mungkin akan kesulitan bersaing dengan perusahaan multinasional.
 Kebijakan perdagangan internasional, khususnya pada industri primer, membuat negara-negara berkembang rentan terhadap fluktuasi harga global jika terlalu bergantung pada ekspor. Misalnya, negara-negara penghasil minyak atau produk pertanian seringkali mengalami ketidakstabilan ekonomi ketika harga pasar dunia turun. Negara-negara maju seringkali menetapkan standar yang tinggi untuk barang impor, baik dari segi kualitas produk maupun dampak lingkungan. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur atau teknologi yang memadai untuk memenuhi standar tersebut.
