Isu perang Rusia-Ukraina sudah bergulir sejak November 2021. Hal ini diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari. Tahun 2022 merupakan puncak konflik Rusia-Ukraina yang sudah memanas sejak 2014. Pada 2014, Rusia-Ukraina mulai berkonflik hingga berujung pada aneksasi Krimea. Krisis peperangan ini sangat memprihatinkan karena dapat berdampak pada negara-negara sekitarnya. Akankah Indonesia terkena dampaknya? Bagaimana dengan kebijakan politik luar negeri?
Peperangan Rusia-Ukraina dimulai dengan Rusia yang meledakkan beberapa kota di Ukraina yakni kota Kyiv, Odessa, Mariupol dan Kharkiv. Hingga saat ini ketegangan tersebut masih berlangsung. Adanya konflik antar negara seperti ini pasti memiliki akibat bagi negara lain termasuk Indonesia.
BPS atau Badan Pusat Statistika pernah memaparkan bahwa krisis perang Rusia-Ukraina ini akan berdampak pada perekonomian dunia. Kedua negara tersebut merupakan produsen dan eksportir yang utama dari sejumlah komoditas. Sehingga dampak peperangan tersebut akan sangat signifikan. Rusia merupakan negara eksportir batu bara nomor tiga, minyak mentah nomor dua terbesar dan gas alam cair (LNG) nomor tujuh terbesar. Sedangkan Ukraina merupakan eksportir seed oil terbesar nomor satu di dunia, nomor empat untuk jagung dan nomor 5 untuk gandum.
Dampak krisis perang Rusia-Ukraina ini berbeda-beda setiap belahan negaranya. Inflasi akan berdampak pada negara-negara belahan barat. Sedangkan negara-negara di Timur Tengah da Afrika Utama akan mengalami lonjakan kenaikan harga komoditas. Sementara negara bagian Eropa akan mengalami tantangan besar pada pasokan gas alam.
Posisi Indonesia di Tengah Krisis Perang Rusia-Ukraina
Dalam politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Prinsip ini sudah dianut Indonesia lebih dari 60 tahun, dimulai ketika masa pemerintahan Soekarno dan bertahan hingga saat ini masa pemerintahan Joko Widodo. Prinsip politik bebas aktif didefinisikan sebagai sikap bebas menentukan kebijaksanaan terhadap adanya permasalahan dan konflik internasional. Prinsip politik bebas aktif bukan merupakan politik netral, dimana prinsip ini tidak mengikat diri secara prioriti pada satu kekuatan. Pada praktiknya, prinsip ini membebaskan Indonesia untuk menentukan sikap dalam konflik dan permasalahan internasional serta Indonesia dapat ikut serta dalam penyelesaian permasalahan dunia. Prinsip luar negeri pada era kepemimpinan Joko Widodo ini lebih mengedepankan manfaat bagi rakyat Indonesia. Maksudnya adalah prinsip bebas aktif dilihat sebagai bentuk pragmatisme Indonesia terhadap kepentingan nasional serta Indonesia tidak akan terlibat pada isu-isu global. Kepentingan nasional Indonesia akan menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan dan melihat bagaimana manfaatnya bagi masyarakat Indonesia.
Pada krisis peperangan Rusia-Ukraina ini prinsip bebas aktif dapat diterapkan dalam politik luar negeri Indonesia. Winardi Hanafi selaku Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri memberi pernyataan bahwa Indonesia masih konsisten dengan prinsip bebas aktifnya dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi di dunia. Indonesia tidak berpihak pada salah satu kubu melainkan memberikan bantuan berupa pemikiran untuk menyelesaikan konflik yang ada. Indonesia juga bisa menyuarakan pentingnya menghormati norma hukum internasional. Winardi kembali menjelaskan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan Indonesia dalam menanggapi krisis perang Rusia-Ukraina ini adalah deeskalasi (penurunan kegiatan) hingga proses perundingan dapat berjalan dan Rusia-Ukraina dapat menempuh jalur kemanusiaan untuk menyelesaikan masalahnya.
Sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya, Indonesia tidak mendukung satu kubu. Indonesia juga tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara tersebut karena Rusia-Ukraina merupakan negara sahabat Indonesia. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif ini sudah sangat tepat bagi Indonesia. Pasalnya Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina akan menjadi pendorong negara-negara di bagian ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Filipina, Kamboja) untuk bersatu dan tidak membuat ancaman bagi negara manapun.
Lembaga PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sebagai lembaga dunia harus mampu membangun sistem keamanan global yang bertujuan untuk membangun keamanan pada sistem internasional. Jika terdapat sistem keamanan global tersebut, akan menghindari adanya peperangan dan konflik internasional seperti yang terjadi pada Rusia dan Ukraina saat ini.
Dampak Krisis Perang Rusia-Ukraina Bagi Indonesia
Bagi Indonesia dampak krisis peperangan Rusia-Ukraina saat ini sudah mulai terasa. Indonesia sudah mengalami kenaikan harga pangan karena terhambatnya perdagangan internasional antara Indonesia dengan Rusia dan Ukraina. Ukraina merupakan negara pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia mencatat pada tahun 2020 Ukraina mampu memasok 2,96 ton gandum. Angka tersebut setara dengan 27% dari total gandum yang diimpor oleh Indonesia pada tahun 2020. Dari data tersebut dapat terlihat dampak yang dirasakan Indonesia saat Ukraina tidak bisa lagi mengekspor gandumnya ke Indonesia. Setelah terjadinya krisis peperangan Rusia-Ukraina ini harga gandum global bisa naik hingga 5,35%. Kenainak harga gandum tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2008.
