Mohon tunggu...
Humaniora

Swasembada Pangan Vs Wisata Halal

15 Mei 2017   02:22 Diperbarui: 15 Mei 2017   03:09 224
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Nampaknya, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat pun merasa khawatir soal tingkat produksi pangan. Ya, Berdasarkan data BPS dalam ramalan II tahun 2014 diperkirakan produksi padi akan mengalami penurunan sebanyak 5,17% dibanding tahun 2013 yaitu 2.080.205 ton - 2.193.689 ton disebabkan karena berkurangnya luas panen sebesar 1,79% dari 438.057 ha 3013 menjadi 430.235 ha tahun 2014. Sementara tanaman kedelai pada ramalan II tahun 2014 diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 4,81% dibanding tahun 2013 yaitu 91,065ton menjadi 86.683 ton pada tahun 2014. kemudian, produksi kacang hijau pada tahun 2014 di perkirakan turun menjadi 18.351 ton dari tahun 2013 yang mencapai 22.079 ton. Selanjutnya, produksi  kacang tanah mengalami penurunan pada tahun 2014 di bandingkan di tahun 2013 yaitu dari 41.889 ton biji kering menjadi 36.237 ton biji kering. Menurunnya produksi kacang tanah disebabkan karena menurunnya luas panen dari 30.772 ha pada tahun 2013 menjadi 26.870 ha pada tahun 2014.

Bukan hanya di lihat dari penurunan  lahan produktif saja, akan tetapi ini setidaknya berdampak pada permasalahan sosial. Dimana, kita tahu bahwa Provinasi Nusa Tenggara Barat urutan ke dua secara nasioanal dalam hal gizi buruk. Hal ini linier dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) urutan terendah ke dua paling bawah secara nasional dari 33 provinsi yang ada.

Penulis sangat percaya dan yakin, pemerintah daerah dan semua elemem masyarakat pasti lah menginginkan kondisi Nusa Tenggara Barat yang lebih baik dari tahun ke tahun baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang pokok untuk segera di wujudkan. Namun , hal ini membutuhkan keseriusan dan kecerdasan yang selektif dalam mengambil kebijakan maupun program-program yang terintergrasi dan terpadu, terutama sekali dari pemerintah daearah Nusa Tenggara Barat selaku  pemangku kebijakan.

            Pemerintah daerah sudah selayaknya untuk menyusun perencanaan yang lebih serius dalam menyikapi dua sektor ini,yakni pariwisata dan sektor pangan. Agar kedua sektor ini menajadi sumber kemajuan prekonomian masyarakat. Bukan sebaliknya,menyisakan kemunduran dan menjadi bomerang bagi kelangsungan hidup masyarakat sekarang,besok dan kedepannya. Atau pemerintah bisa memilah mana yang pokok dan sub pokok demi kemajuan daerah Nusa Tenggara Barat. Semoga !!!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun