Kubu petahana meradang ketika disebut banyak anggaran pemerintahan yang bocor oleh kubu oposisi. Prabowo Subianto pada sebuah kesempatan di forum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara menyampaikan bahwa anggaran APBN Indonesia mengalami kebocoran hingga 25% atau dapat dikatakan sampai sebesar 500 Triliun.
Sontak ucapan kebocoran anggaran APBN itu membuat petahana panik dan bersikap reaksioner. Jokowi menyatakan bahwa tidak benar itu adanya kebocoran APBN, Jokowi juga menyatakan agar pernyataan seperti itu baiknya tidak diucapkan karena dapat menimbulkan masyarakat resah.
Jokowi justru menantang oposisi untuk membuktikan ucapannya tersebut, jika benar memang ada kebocoran dana seperti yang diucapkan, coba saja dibuktikan, jika perlu dilaporkan saja ke KPK. Jokowi meminta Prabowo melapor ke KPK jika memang menemukan indikasi kebocoran anggaran negara. Sebab, angka Rp 500 triliun bukanlah angka yang sedikit.
Persoalan kebocoran ini memancing perseteruan sengit diantara jajaran pemerintah dan politisi pendukung Prabowo. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo juga memberikan penjelasan atas pernyataan Prabowo. Menurutnya, kebocoran anggaran sudah menjadi rahasia umum. Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengamini adanya kebocoran anggaran negara yang dilakukan oleh beberapa lembaga kementerian negara.
Tjahjo Kumolo bahkan menyebutkan bahwa kebocoran anggran itu sepertinya ada dimana-mana, hanya saja anggrannya tidak sebesar yang Prabowo ucapkan. Sementara di pihak lain, Luhut Binsar Pandjaitan Menko Bidang Kemaritiman menyebutkan pernyataan soal kebocoran anggaran negara itu bohong. Bocor memang pasti ada yang bocor, tapi tidak betul sebesar itu.
Politisi PDIP sebagai partai pendukung pemerintah pun mengamini adanya kebocoran anggaran APBN. Â Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno membenarkan adanya kebocoran anggaran negara karena tidak efisiennya pelaksanaan dan pengawasan. "Kebocoran ada, tetapi lebih dalam bentuk penggelembungan anggaran, ketidakefisienan pelaksanaan dan pengawasan yang belum efektif".
Kalimat pamungkas pun datang dari seorang Ketum partai politik yang menjadi garda depan pendukung pemerintah yaitu Surya Paloh. Ketum Nasdem tersebut meminta Jokowi baiknya untuk bersikap jujur dalam menanggapi pernyataan dari kubu oposisi tersebut. "Jika memang ada fakta mengenai kebocoran tersebut, maka harus diterima dan diakui" begitu kata Surya Paloh.
Jokowi sebagai petahana harusnya dapat bersikap lebih bijak dalam menyikapi apa yang diucapkan oleh oposisi sebagai bentuk kritik yang digunakan untuk menguji kredibilitas pemerintah. Pemerintah harus tahan kritik dan sabar, bukan seharusnya malah bersikap reaksioner yang pada akhirnya menyangkal fakta yang sebenarnya terjadi.
Kita boleh tidak sepakat soal jumlah angka rigid mengenai kebocoran anggran APBN tersebut, tapi banyak pihak setuju dan senada bahwa kebocoran anggaran negara itu adalah benar adanya dan tidak dapat disangkal. Mungkin kubu petahana malu mengakui fakta tersebut, lalu kemudian berkilah. Tapi bagaimana pun pahitnya kejujuran dan kebenaran haruslah diucapkan dan disampaikan, agar tidak ada dusta di antara kita.
Gaya Jokowi dalam menanggapi kebocoran dana APBN menunjukkan kualitas kepemimpinan dirinya. Jokowi sering bersikap reaksioner, mengedepankan emosi demi keuntungan elektabilitas semata, tapi abai terhadap fakta sebenarnya. Jokowi lihai dalam menarik perhatian massa dengan memoles fakta demi keuntungan dirinya. Mengelabui calon konstituen terkait kebocoran anggaran yang terjadi. Bersembunyi dibalik topeng populis dan merakyat.
Mungkin syahwat kekuasaan sudah sampai diubun-ubun sehingga tidak lagi mampu berpikir jernih, menyampaikan fakta dan kebenaran. Hanya pidato kosong, menyangkal bocor, bocor, bocor, bocor, bocor. Padahal dia sedang menyembunyikan kebocoran APBN, mungkin Jokowi sedang sibuk menambal elektabilitasnya yang terus bocor. Lupa jika ada APBN yang juga bocor. Benar kata Surya Paloh, pemimpin itu harus jujur, jika memang benar adanya kebocoran APBN itu yaa disampaikan saja ke publik, jangan disembunyikan.
