Lagu lama

Seingat saya adalah seorang Amien Rais yang cukup vokal di awal reformasi 98 untuk menggulirkan pemilihan presiden secara langsung. Dan seiring waktu setidaknya sudah kita gelar sebanyak lima kali sampai hari ini dengan segala dinamika dan pelajaran demokrasinya sejak 2004. Sepanjang itu pula peran partai politik sangatlah vital karena tidak ada calon independen seperti pada Pilkada. Untuk Pilpres, hanya bisa dicalonkan melalui partai politik. Itupun dengan melalui ketentuan perundangan suatu ambang batas perolehan suara minimal pada Pemilu terakhir yang dikenal dengan istilah Presidential Treshold (PT). Hasilnya, pasangan calon untuk dipilih rakyat pada 3 gelaran Pilpres terakhir, tidak lebih dari 3 pasangan calon saja karena jarang sekali Parpol yang mampu meraih PT tersebut. Kini, Mahkamah Konstitusi baru saja membuka peluang yang lebih besar bagi setiap Parpol untuk dapat mencalonkan jagoannya pada Pilpres mendatang di 2029, saat usia republik akan tepat menginjak 84 tahun.

Tentu hal ini akan memunculkan banyak sekali alternatif pasangan calon kepada rakyat. Dan itu bagus. Karena seperti di Amerika misalnya, walaupun pada akhirnya wajib untuk selalu 2 pasangan calon saja, tetapi di dalam konvensi  partai republik maupun demokrat, nama-nama calon beredar luas di masyarakat dan semuanya dikomunikasikan secara formal dalam masa konvensi partai. Apalagi untuk negara kita, tidak ada batasannya maksimal berapa pasangan calon. Sehingga jargon 4L (Lu Lagi, Lu Lagi) sebagai lagu lama tiap Pilpres akan digelar, tidak akan diperdengarkan lagi. Komunikasi antar Parpol dapat menjadi cair satu sama lain karena bukan tentang besaran kursi dan suara semata yang ditunjukkan, tetapi pada kualitas dan elektabilitas calon yang bersangkutan. Para putera-puteri bangsa yang terbaik bisa dijaring oleh Parpol baik internal maupun eksternal untuk dipersiapkan dan dicalonkan kemudian. Bahkan dari jauh-jauh hari sebelum masa Pilpres digelar. Victory is reserved for those who are prepared, ujar Sun Tzu. Karena, semua bisa mencalonkan. Tidak seperti pada masa lalu dimana PT diberlakukan. Saya kira di 2029 itu nanti bila memang demikian adanya, lebih dari 3 pasangan calon, Pilpres langsung tersebut akan sangat menarik, kompetitif, dan dinamis. 

Tetapi, mungkin hanya demikian saja dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tidak lebih tidak kurang. Mengapa? Karena untuk menghasilkan kemajuan, kemodernan, keunggulan, persatuan, ketahanan, apalagi keadilan dan kemakmuran, tidaklah terletak pada Pilpres semata. Indonesia kita terlalu besar bila seluruh muara persoalan solusinya diletakkan pada satu hal gelaran Pilpres. Kata mendiang Jamal bin Ahmad Khashoggi, warga Arab Saudi-yang kini sedang mentransformasi habis ekonominya tidak lagi mengandalkan perdagangan minyak dan pariwisata ibadah di masa depan-bahkan, ada negara yang nyata sukses bertransformasi ekonomi walau tanpa demokrasi sekalipun yaitu China, Burundi, dan Vietnam. Jalan republik yang sudah dipilih adalah demokrasi. Pilpres langsung sebagai alat demokrasi, kita harapkan semoga semakin hari akan semakin baik lagi pelaksanaannya. 

Mahkamah Konstitusi telah memulainya dengan membuka peluang untuk hadirnya alternatif calon pimpinan nasional yang lebih banyak. Saya tidak ingin menggunakan kata pemimpin, tetapi pimpinan nasional. Karena headship dan leadership, posisi memimpin dan kepemimpinan jelas dua hal yang sangat berbeda. Leadership is not a headship. Albert Einstein, Bunda Teresa, Konosuke Matsushita, Hasyim Asy'ari, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., dan banyak lagi tokoh pemimpin dunia lainnya di berbagai bidang, menjadi bukti yang nyata bahwa sesungguhnya pengaruh atas orang banyak dapat diperoleh walau tanpa jabatan penting kenegaraan sekalipun. Akan tetapi terlepas daripada itu semua, sebagai kado tahun baru di seperempat abad milenium kedua awal kelahiran para gen Beta, terima kasih Mahkamah Konstitusi! Merdeka!