Setelah membahas berakhirnya orde baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto akibat adanya ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat Terhadap pemerintahan Soeharto. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 Â yang saat itu dikenal dengan krisis moneter, menjadi faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya era Reformasi.
Berbagai cara dilakukan rakyat Indonesia untuk menuntut adanya reformasi, hingga banyak terjadi kerusuhan dan tragedi berdarah yang sangat menyayat hati. Keadaan rakyat Indonesia saat itu sangat mencekam, keamanan dan kenyamanan Masyarakat terancam. Hingga akhirnya masuknya Indonesia pada Masa transisi dan mulainya era Reformasi tahun 1998 menjadi harapan masyarakat agar pemerintahan Indonesia lebih baik dan tentunya mensejahterakan rakyatnya.
Pada masa itu Era reformasi lahir sebagai cermin dari sikap rakyat bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Konstitusi yang dikonstruksikan itu sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Saat itu reformasi bertujuan mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terkhusus bidang ekonomi, politik, hukum, dan agama serta sosial budaya.
Era Reformasi ini bahkan dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Hal ini karena otonomi juga diberikan kepada daerah dan tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Pusat, dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang berisikan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.
Oleh sebab itu Peran Pemerintah Pusat sekarang dibatasi dan hanya menangani hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal-moneter dan makro ekonomi, peradilan dan agama. Â Selain itu terjadi perubahan dimana pemerintah Daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari produksi sumber daya alam lokal.
Sebab Sebelumnya Daerah selalu merasa tidak nyaman dan tidak adil melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal mayoritas mengalir kepada pemerintah pusat.  Akan tetapi bagi hal ini meningkatkan kesenjangan di antara daerah kaya dan miskin karena tidak setiap daerah lokal  di Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, kesenjangan di antara daerah kaya dan miskin meningkat.
Turunnya Soeharto saat itu membuat Wakilnya Habibie melanjutkan kedudukannya, akan tetapi masa itu masyarakat belum sepenuhnya percaya dan curiga kepada Habibie karena kedekatannya dengan Suharto yang menjadi sosok ayah. Oleh sebab itu demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Habibie berusaha meluncurkan berbagai program-program reformasi.
Beberapanya yaitu Dimulainya kebebasan pers yang sebelumnya dicekal dan dibatasi, membuat Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru, melakukan Pembebasan tahanan-tahanan politik dan meluncurkan serta memberlakukan Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun juga melakukan Desentralisasi kekuasaan ke daerah.
Habibi juga membuat kebijakan dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk akibat krisis moneter khususnya dalam sektor perbankan dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Program pentingnya yaitu melaksanakan Pemilu dan berhasil diselenggarakan pemilu multi partai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis, diikuti oleh 48 partai politik. Pada saat itu sebagaai presiden Indonesia Habibie memiliki ambisi untuk mempertahankan posisinya sebab yakin dengan meluncurkan program reformasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari mesin politik Golkar (Golongan Karya) yang kuat dan yang membentang sampai ke tingkat desa.
Pada bulan Oktober, Habibie menyampaikan pidato tentang kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya di depan MPR, namun mengalami banyak penolakan. Oleh sebab itu Habibie memutuskan untuk mundur dari posisinya pada tahun 1999.
