Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden sudah berjalan lebih dari dua bulan. Para peserta atau kandidat Presiden dan anggota legislatif sudah pula mendaftar dan ditetapkan. Beberapa diantara calon legislatif adalah para anggota kabinet Presiden Jokowi. Mereka adalah, Puan Maharani, Yasonna Laoly, Eko Putra Sandjoyo, Hanif Dhakiri, Imam Nahrawi, Lukman Syaefuddin.
Ada suara yang meminta para menteri itu mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai pembantu presiden. Namun hingga Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU, ke enam menteri itu tidak juga mengundurkan diri. Mereka beralasan tugas dan kewajiban tetap dapat dilaksanakan meski menjabat sebagai menteri.
Namun persoalan bukan pada kewajiban semata. Ada sisi lain yang harus dipatuhi yaitu kepatutan dan etika politik. Disamping memang ada hal lain yang harus dijadikan acuan dalam bersikap.
Kini ditengah makin kerasnya pelaksanaan pemilu serta penilaian akan buruknya kinerja pemerintah, isu reshuffle kabinet kembali terdengar. Beberapa nama menteri mulai disebut bakal diganti Jokowi, ada juga yang bakal digeser posisinya. Dan ada juga menteri yang dianggap aman dari isu pencopotan, padahal sering menimbulkan kegaduhan.
Pos yang paling disorot untuk dirombak adalah pos menteri ekonomi dan pos kementrian kesejahteraan rakyat. Dan satu nama menteri yang tak tersentuh adalah Menteri BUMN. Sebagaimana diketahui, nama Rini Soemarno hingga saat ini masih bermasalah dengan Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja. DPR menilai ditangan Rini, BUMN juga banyak yang mengalami kerugian.
Untuk pos ekonomi, tudingan telah terjadinay kegagalan demi kegagalan pemerintah mengelola isu ekonomi semakin menguatkan desakan agar Jokowi segera merombak susunan kabinetnya. Menteri yang paling disorot adalah Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Sementara menteri lain semisal menteri perdagangan dan kepala badan penamanam modal juga tak luput dari perhatian.
Menurunya nilai tukar mata uang serta makin merosotnya cadangan devisa dan hutang mendekati jatuh tempo adalah alasan kenapa Jokowi dipandang harus segera merombak jajaran kementrian perekonomiannya.
Namun pertanyaan selalu muncul, apakah Jokowi berani mencopot Menteri Asal PDI P? Jelas hal ini beresiko bagi dirinya. Yasonna, dan Puan adalah dua pentolan PDI-P yang mengisi posisi penting di kabinet. Yasonna di posisi Menteri Hukum dan HAM, Puan sebagai Menko Perekonomian. Keduanya disebut sebut tidak tersentuh setelah Rini Soemarno.
Jokowi dituntut mampu tegas dan tidak segera berindak. Masalah ekonomi serta gagapnya pemerintah dalam mengelola penanggulangan bencana membuat pemerintah harus berpikir ulang bahwa mengganti pejabat menteri adalah sebuah keniscayaan.
Melihat dari wacana yang berkembang sepertinya nama nama menteri PDI-P akan aman aman saja. Mencopot Yasonna dan Puan tentu Jokowi harus berhadapan dengan PDI P, kecuali memang partai banteng moncong putih tersebut telah memberikan izin.
Sejatinya reshuffle merupakan hak preogatif Presiden, tapi harus diingat bagaimana pengaruh PDI P terhadap kabinet bentukan Jokowi. Apalagi belakangan tersiar kabar kalau jatah PDI P dikabinet akan bertambah.
