Toilet Politik: Gerakan Revolusi yang Menentang Kediktatoran China

Toilet pada umumnya adalah tempat untuk buang air, mandi, dan kebersihan. Toilet kali ini berbeda dari biasanya, yaitu Toilet Politik atau Gerakan Revolusi Toilet di China. Lantas apa yang membuat adanya Revolusi Toilet ini?. Kenapa toilet yang harus jadi media atau inti dari gerakan ini?

* Latar belakang

Pada bulan Oktober 2022, Partai Komunis China (PKC), mengadakan kongres lima tahunan yang ke-20. Pada kongres ini, terdapat beberapa bahasan utama yaitu, peneguhan dukungan terhadap Xi Jinping sebagai pemimpin utama partai, Jajaran Komite Sentral, Komite tetap Politbiro, dan tiga periode Xi Jinping sebagai Presiden China.

* Analisis Gerakan Politik 'Toilet' China

Perlu diketahui bahwa gerakan politik pada umumnya digaungkan secara massa dan pelakunya berupa sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan secara terang-terangan. 

Tapi gerakan politik ini, cukup berbeda dari gerakan politik pada umumnya. Gerakan politik 'Toilet' China dilakukan secara diam-diam atau pelaku tanpa hanya beberapa yang mau terang-terangan bahwa melakukan protes terhadap Pemerintah China. Masyarakat China hanya berani menentang Pemerintahan Xi Jinping lewat coretan di bilik-bilik toilet. 

Hal tersebut akibat adanya pembungkaman masyarakat yang harus tunduk pada kekuasaan Xi Jinping apapun alasannya. Menurut masyarakat, mencoret dinding-dinding dan pintu toilet umum adalah cara paling aman mengekspresikan diri terhadap sikap pemerintahan Xi Jinping, alasannya pemerintah tidak mungkin memasang pemantau pada toilet-toilet sehingga dirasa lebih efektif dan aman. 

Dikutip dari laman cnnindonesia.com , Seorang mahasiswa senior Di timur China, Raven Wu, merupakan salah satu partisipan gerakan tersebut. Ia Ikut dalam menunjukkan ekspresi dari kalimat slogan di toilet. Wu mencoret pintu toilet sekolah dengan narasi anti-pemerintah. Seperti "Kebebasan, bukan Lockdown", "Reformasi bukan Regresi", hingga "Pemilu, bukan kediktatoran".

* Lantas bisakah dihubungkan kejadian yang China tersebut dengan fenomena tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden?

Belakang ini terdengar kembali kabar usulan perpanjangan masa jabatan presiden akibat adanya pandemi yang menghambat visi misi presiden yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyala Mattalitti. Dan sebelumnya tentang tiga periode masa jabatan presiden. Hal ini hampir mirip dengan keputusan kongres Partai Komunis China mengenai tiga periode masa Xi. 

Tidak menutup kemungkinan, jika agenda tiga periode masa jabatan presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden terjadi, Indonesia akan mengalami hal yang sama, yakni protes atau demonstrasi penolakan hal tersebut. Apalagi dalam pemerintahan saat ini hampir 70% Partai Politik yang berada di parlemen adalah partai koalisi pemerintahan.