Lah emang orang hukum gabisa pake penasehat bidang ekonomi, lingkungan, dan segala macamnya? Presiden kita aja lulusan kehutanan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Eh, baik ga sih?
Sebenarnya nih ya, kita tidak kekurangan sarjana hukum yang kompeten dan berintegritas. Namun dari segi kekuatan politik, tentunya kalah dari tokoh-tokoh di bidang lain. Entah itu karena kebagian getah dari stigma tadi, atau memang sosok-sosok ini kurang mendapatkan ruang untuk unjuk kebolehan mengelola pemerintahan.
Ya tapi mau gimana lagi, emang nggak bisa dibantah banyak sarjana hukum yang menyalahgunakan pengetahuan yang dimiliki atau merusak bidang ilmunya karena minimnya pengetahuan akan bidang ilmunya sendiri.
Mungkin untuk periode selanjutnya juga belum merupakan momen yang tepat untuk sarjana hukum bisa duduk di kursi presiden.
Yaa kita tau sendirilah nama-nama yang hangat untuk 2024. Ada sarjana hukum tidak? Ada. Itupun kayaknya cuma satu yang benar-benar sudah 'punya nama', udah jahit baju putih cawapres malah, hehe (one of the biggest scam in Indonesia political history).
Tetapi tentunya akan sangat sulit untuk hal itu benar-benar terjadi. Setidaknya bukan dalam waktu dekat.
Tetapi satu hal yang bisa kita harapkan adalah muhasabah para sarjana hukum dan mahasiswa hukum (seperti saya, hehe) untuk kemudian memperbaiki citra sarjana hukum di berbagai kalangan.
Kalau memang jadi presiden susah, minimal saya nggak diasumsikan kuliah hukum buat jadi pengacara pro koruptor doang :')
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
