Pantaskah Balaikota Tertutup Untuk Masyarakat?

Informasi balai kota mulai terbatas di era kepemimpinan Anies-sandi. Hal itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemerintahan Ahok-Djarot yang sangat terbuka terutama kepada media dan segala jenis informasi yang berasal dari Balaikota. Anies-Sandi secara tegas mengatur tempat wawancara dan hanya mau memberikan pernyataan pers di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Balairung, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga dibatasi dan temanya dibagi-bagi antara dijawab oleh Anies atau Sandi. 

Misalnya soal Reklamasi, pertanyaan soal Reklamasi tidak akan dijawab oleh Sandi, karena itu bagian Anies, atau Soal rumah DP nol Rupiah, hanya akan dijawab Sandi. Pada pemerintahan sebelumnya, wartawan boleh mewawancarai Gubernur dimana saja selagi ada waktu dan pertanyaan yang diajukan pun tidak dibatasi (Beritasatu). Tidak hanya itu, wawancara juga hanya bisa dilakukan saat Anies atau Sandi hendak menyampaikan sesuatu saja.

Selain itu, secara signifikan aplikasi pengaduan warga yang dimiliki oleh pemprov DKI bernama Qlue juga dihapuskan dengan alasan pengaduan masyarakat lewat aplikasi itu tidak pernah ditanggapi (Tribunnews.com). Padahal, beberapa keberhasilan kepolisian dalam mengungkap kejahatan berawal dari laporan melalui aplikasi ini. 

Sebut saja keberhasilan menangkap artis Fachri Albar yang melakukan penyalahgunaan narkoba (Kompas.com). Dan kesigapan dalam penanganan banjir dan memperbaiki jalan-jalan raya yang rusak.

Banyak pihak yang menilai bahwa tertutup informasi di Balaikota merupakan suatu kemunduran di era kepemimpinan Anies. Di era modern seperti sekarang, keterbukaan informasi sangatlah penting. Saat ditanyakan mengenai alasan terbatasnya informasi Anies hanya tersenyum sambil berlalu meninggalkan wartawan yang telah menunggunya (Sindonews.com). 

Mungkinkah alasan terbatasnya informasi di balaikota terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat? Ataukah takut ketahuan bahwa kebijakan yang mereka buat tidak memihak pada rakyat? Entah lah. Namun logikanya, jika tidak ada yang salah, kenapa harus ditutup-tutupi? Padahal transparansi informasi sangat baik untuk mengawasi kinerja pemerintahan.