Perbedaan SIUP Dan NIB : Memahami Dokumen Penting Bagi Pelaku Usaha

Di Indonesia, dua dokumen penting yang sering dikaitkan dengan dunia usaha adalah SIUP dan NIB. Meskipun sama-sama penting, kedua dokumen ini memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha.

Dikutip dari Ridwan Institute, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), sesuai namanya, merupakan izin yang khusus diterbitkan untuk kegiatan perdagangan. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat daerah tempat usaha didirikan. SIUP memuat informasi tentang usaha, seperti nama usaha, alamat, jenis usaha, dan modal usaha.

Di sisi lain, NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas bagi semua pelaku usaha, baik yang bergerak di bidang perdagangan maupun non-perdagangan. NIB diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai angka pengenal usaha dan menjadi dasar untuk mendapatkan izin usaha lainnya, seperti Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Izin Usaha Industri (IUI), dan Izin Usaha Jasa (IUJ).

Berikut tabel yang merangkum perbedaan mendasar antara SIUP dan NIB

Fitur SIUP & NIB

SIUP

Penerbit : Dinas Perindustrian danperdagangan

Jenisa usaha : Khusus perdagangan

Fungsi : izin untuk kegiatan perdagangan

Bentuk dokumen : Dokumen fisik

Proses pengurusan : Offline, di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Lama Pengurusab : Lebih lama (beberapa hari)

 
NIB

Penerbit : BKPM melalui OSS

Jenis usaha : Semua jenis usaha

Fungsi : Identitas usaha dan dasa utuk izin usaha lainya

Bentuk dokumen : Nomor induk 13 digit

proses pengurusan : Online, melalui OSS

Lama pengurusan : lebih cepat (sekitar 30 menit)

Kesimpulan

• SIUP hanya diperlukan untuk usaha di bidang perdagangan, sedangkan NIB wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha.
• NIB menjadi dasar untuk mendapatkan izin usaha lainnya, sedangkan SIUP tidak.
• Pengurusan NIB lebih mudah dan cepat dibandingkan SIUP.

Dengan memahami perbedaan dan fungsi SIUP dan NIB, para pelaku usaha dapat memastikan kelancaran operasional bisnis mereka dan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.