Uji Klinis Belum Selesai, Kok Pemerintah Sudah Meneken Kontrak dengan Sinovac?

Meskipun pengembangan vaksin Covid-19 menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi penggunaan vaksin tidak dapat diharapkan hingga awal tahun 2021. Hingga saat ini, belum ada vaksin Covid-19 yang disetujui untuk penggunaan komersial. Kalaupun ditemukan vaksin tersebut, vaksin tersebut harus menjadi barang publik yang tersedia bagi masyarakat dan harus didistribusikan secara adil. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Program Kedaruratan WHO, Mike Ryan, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

Imunisasi masal vaksin Covid-19 awal 2021

Penulis agak terheran-heran mendengar pernyataan Erick Thohir yang mengungkapkan bahwa penyaluran bahan baku vaksin Sinovac akan dimulai pada bulan November 2020 dan imunisasi massal akan dimulai pada awal 2021 mendatang. Bagaimana Erick Thohir dapat menyimpulkan bahwa pemberian vaksin dapat dilakukan pada bulan Januari 2021, sedangkan uji klinis fase ketiga saja baru dimulai beberapa hari yang lalu (11/8/2020)?

Seperti diungkap oleh ketua tim riset uji klinis vaksin Covid-19 Kusnandi Rusmil bahwa tim membutuhkan waktu enam bulan untuk menyimpulkan apakah pelaksanaan uji klinis tahap ketiga sukses atau tidak. Itu artinya seluruh proses baru berakhir pada bulan Februari 2021. Anggap saja uji klinis fase ketiga berhasil, tetap saja kita belum bisa menggunakan vaksin tersebut sebelum mendapatkan rekomendasi dari WHO. Apa iya pemerintah mau mengorbankan rakyatnya jika suatu saat nanti ternyata vaksin tersebut bermasalah?

Penulis juga belum dapat memahami mengapa pemerintah terkesan sangat terburu-buru menandatangani kontrak kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 dengan pihak Sinovac dari China padahal belum dapat dipastikan bahwa vaksin tersebut “layak“ digunakan. Apakah alasan ketersediaan produksi yang menyebabkan pemerintah meneken kontrak kerja sama dengan pihak Sinovac? Ataukah ada alasan lain yang tidak diketahui oleh masyarakat?

Pemerintah hendaknya secara bijak bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait pilihan terhadap vaksin tersebut. Hal ini akan membuat masyarakat menjadi yakin jika suatu saat nanti mereka akan diimunisasi dengan vaksin tersebut. 

Alangkah bijaknya jika pemerintah dapat menunggu rekomendasi dari WHO terhadap vaksin produksi Sinovac tersebut. Jika WHO memberikan "lampu hijau" barulah pemerintah bergerak dengan cepat untuk memproduksi vaksin tersebut. Jangan-jangan malah vaksin produksi perusahaan lain yang mendapat pengakuan dari WHO sebagai vaksin untuk pencegahan virus Covid-19. Kalau itu yang terjadi, apa yang hendak dijelaskan oleh pemerintah?