Namun, metode ini juga menghadapi tantangan berupa biaya tinggi, politik uang, dan polarisasi sosial. Sebaliknya, pemilihan tidak langsung yang dilakukan melalui perwakilan di DPRD, dapat mengurangi biaya dan risiko konflik sosial, tetapi seringkali mengurangi partisipasi langsung rakyat dan meningkatkan potensi korupsi serta manipulasi politik.Â
Solusi kreatif yang dapat diimplementasikan dalam kerangka Demokrasi Pancasila adalah mengadopsi sistem hybrid yang menggabungkan aspek positif dari kedua metode, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.Â
Dengan demikian, pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
