Oleh Dinda Annisa
Di masa lalu, Jammu dan Kashmir (J&K), Wilayah Persatuan (UT) India, pernah menjadi sarang terorisme yang disponsori Pakistan. Sekarang banyak hal telah berubah dengan cepat sejak 2019 di J&K.
Dua wanita dari J&K baru-baru ini memuji Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah pada Sesi ke-52 Dewan Hak Asasi PBB (UNHRC) di Jenewa, Swiss. Mereka memuji kedua pemimpin tersebut atas perkembangan pesat di lembah Kashmir setelah pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35 (A) pada tahun 2019, yang menghapus status khusus J&K.
"Saya berterima kasih dan bersyukur kepada PM Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah, yang dalam 2-3 tahun terakhir telah membawa pembangunan di Kashmir setelah pencabutan pasal 370. Sebelumnya, tidak ada perkembangan seperti itu. Dan saya pikir karena mereka pengangguran juga akan hilang. Saya salut kepada ideolog pemerintah India dan pemerintah karena memberi mereka kesempatan untuk berbicara bagi orang-orang yang tidak bersuara," kata Tasleema Akhtar, seorang aktivis hak asasi manusia dari J&K, kepada kantor berita ANI dalam sebuah wawancara eksklusif di Jenewa.
Tasleema bekerja pada pemberdayaan perempuan dan rehabilitasi korban teror di J&K.
Tasleema telah memberi tahu badan PBB tentang perkembangan intens, perdamaian dan prevalensi demokrasi akar rumput di J&K.
"Saat Jammu dan Kashmir bersiap untuk pemilihan di bawah pengaturan administrasi baru, fondasi untuk pembangunan telah diletakkan oleh badan kotamadya yang muncul sebagai baling-baling pertumbuhan dan infrastruktur," lapor situs berita Northlines mengutip ucapan Tasleema dalam intervensinya di UNHRC baru-baru ini.
"Listrik dan jalan akhirnya menembus desa terakhir yang tersisa di pelosok J&K. Pekerjaan pembangunan senilai AS$700 juta sedang berlangsung sekarang dan Jammu dan Kashmir juga telah menerima aplikasi investasi dengan jumlah yang sama."
Berbicara tentang penurunan substansial dalam perekrutan militan lokal di J&K, yang turun hampir 40 persen dibandingkan dengan situasi tahun 2021, Tasleema telah memberi tahu badan PBB tentang situasi keamanan saat ini.
"Korban polisi dan militer mencapai titik terendah sepanjang masa. Korban sipil, meski sangat disayangkan, juga lebih sedikit. Hanya ada 24 insiden hukum dan ketertiban pada tahun 2022 serta tidak ada insiden pelemparan batu di lembah. Dibandingkan dengan ini, lebih dari 400 insiden terjadi pada tahun 2018," lapor surat kabar Asian Lite mengutip ucapan Tasleema.
