Ketika Wisata Terhambat oleh Bencana

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan negara yang memiliki luas lautan lebih besar dari pada luas daratannya. Berdasarkan data kemendagri, 2010, luas daratan di Indonesia mencapai 1.910.931,31 km2, sedangkan luas lautannya sebesar 3.544.743,9 km2 (UNCLOS, 1982). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa luas lautan di Indonesia mencapai 64% dari luas keseluruhan Indonesia. keindahan laut di Indonesia pun sudah tidak diragukan lagi, sata ini Indonesia masuk ke dalam peringkat pertama Top Dive Destination 2017,yang digelar oleh majalah DiveMagazine.Selain itu keindahan pantai dan bawah laut Indonesia pun sudah tidak diragukan lagi, karena dalam kurun waktu 2011-2015, Indonesia telah mendapat penghargaan, diantaranya adalah urutan pertama Indo-Pasific, the Best Shore Dive, Best Dive Site House Reef, dan masih banyak lagi.

Hal tersebut membuat nama Indonesia menjadi incaran para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang disajikan di Indonesia. namun, apakah kita sadar bahwa setiap tempat memiliki potensi dalam terjadinya bencana. Contohnya saja wilayah pesisir selatan Indonesia yang berpotensi tinggi terjadi gempa bumi, yang nantinya juga dapat memicu terjadinya Tsunami.

Sumber : http://geospasial.bnpb.go.id

Lantas manakah yang harus kita pilih, membiarkan pantai indah tak terexplore karena bencananya, atau mengexplore pantai tersebut dan membiarkan pengunjung waspada akan bencana yang mungkin bisa terjadi kapan saja atau tetap membiarkan pantai menjadi wisata dan mengurangi potensi bencana dengan adanya mitigasi? Banyak sekali pilihan yang perlu dipilih, dan semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun jika ditinjau dari salah satu isu startegis yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019 menyertakan bahwa salah satu isu startegis di kawasan laut Indonesia adalah memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana.

Dari salah satu isu strategis tersebut tentu membuat kita berpikir bahwa pilihan ketiga merupakan pilihan yang tepat, dimana potensi pantai tetap dijadikan pariwisata dengan adanya mitigasi yang tepat untuk menanggulangi kemungkinan bencana yang bisa terjadi kapanpun. Lantas bencana apa sajakah yang biasanya terjadi di wilayah laut maupun pesisir? Menurut PP RI No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, bencana pesisir dibedakan menjadi dua jenis yaitu bencana alam dan bencana manusia. 

Bencana alam terdiri dari gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, angin puting beliung, abrasi, dan badai. Sedangkan bencana manusia di kawasan pesisir terdiri dari banjir, kenaikan paras muka air laut, dan tanah longsor. Jika dilihat begitu banyak potensi bencana yang bisa saja terjadi di pesisir Indonesia. Namun, bencana Tsunami merupakan bencana yang menjadi fokusan utama pemerintah dalam menangani bencana pesisir. Hal tersebut bisa dilihat begitu banyak program atau pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko atau bahaya dari bencana tsunami tersebut, contohnya adalah dengan pembangunan breakwater,sistem peringatan dini terhadap tsunami, dan anti tsunami.

Semua jenis mitigasi tersebut tentu memiliki kekurangan dimana, jika kita ingin mengoptimalkan keindahan pantai menjadi wisata tentu kita tidak bisa menggunakan mitigasi dengan pembangunan breakwater, karena dengan adanya pembangunan tersebut, tentu potensi wisata yang ingin diunggulkan bisa tidak tercapai. Lantas jenis mitigasi seperti apa yang perlu diterapkan agar terdapat sebuah solusi yang tepat dimana wisata unggul dan potensi bencana berkurang? Jawabannya adalah dengan menerapkan mitigasi structural yang cocok dan non structural yang di buat dan dilakukan bersama.

Bencana structural sendiri adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Jika kita tinjau lagi ke tujuannya, tentu jenis mitigasi yang tepat adalah yang tidak merusak atau menutupi pemandangan, hal tersebut bisa dilakukan dengan sistem peringatan dini, yang dimana ketika sistem peringatan dini mulai bekerja, pengunjung diminta untuk menuju ke tempat yang lebih aman, bisa berupa shalter atau rumah anti tsunami dan gempa (contohnya rumah teletubbies). Sedangkan mitigasi non structural sendiri adalah upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan untuk mengurangi bencana. Jenis mitigasi ini bisa diterapkan dengan adanya pembuatan RZWP3K yang mencakup aspek kebencanaan, yang selama ini belum diterapkan. Namun, dalam pembuatannya tidak hanya dibuat oleh pemerintah, melainkan harus mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatannya, agar masyarakat tau dan mau menerapkan peraturan yang ada dalam kehidupannya. Karena sejatinya masyarakat yang lebih tau kondisi eksisting di wilayah mereka.

Bencana alam pasti akan terjadi, tergantung kita sebagai manusia siap atau tidak dalam menghadapi bencana tersebut. Bencana juga tidak dapat dihindari hanya dapat diminimalisir dengan adanya mitigasi yang sesuai kebutuhan dan didasarkan oleh analisis kebencanaan, mulai dari identifikasi jenis bencana dan faktor penyebabnya, analisis kerentanan, analisis bahaya, dan analisis risiko bencana. Nantinya dari analisis tersebut akan muncul jenis mitigasi yang sesuai kondisi eksisting dan urgensitasnya.

Daftar Pustaka :

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Priherdityo, Endro. 2016. Keindahan Laut Indonesia Lebih Digemari Ketimbang Maladewa. Diakses : https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161004134343-269-163193/keindahan-laut-indonesia-lebih-digemari-ketimbang-maladewa/.