Kriteria Penerapan
Agar BJR dapat diterapkan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi:
- Keputusan yang Dilakukan Secara Wajar:
Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan informasi yang cukup dan relevan. Jika diperlukan, pengambil keputusan harus melakukan due diligence sebelum mengambil tindakan. - Tidak Ada Konflik Kepentingan:
Para pengambil keputusan harus bertindak demi kepentingan perusahaan dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. - Keputusan yang Rasional:
Meskipun keputusan tersebut mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang baik, keputusan harus tampak rasional dan didasarkan pada pertimbangan yang wajar pada saat itu.
Contoh Penerapan
Misalkan sebuah perusahaan teknologi sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan produk baru yang sangat inovatif. Direksi melakukan penelitian pasar, mengevaluasi biaya, dan memprediksi potensi keuntungan sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut. Jika proyek tersebut gagal, namun dewan telah bertindak dengan hati-hati dan berdasarkan informasi yang baik, mereka akan dilindungi oleh BJR.
Â
Keterbatasan
Meskipun BJR memberikan perlindungan, ada keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jika terbukti bahwa keputusan diambil dengan itikad buruk, penipuan, atau melanggar hukum, maka perlindungan dari BJR tidak akan berlaku. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas tetap penting dalam pengambilan keputusan.
Kesimpulan
BJR adalah alat penting dalam dunia korporasi yang membantu Dewan Direksi dalam membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Dengan memberikan perlindungan hukum, BJR mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam bisnis, selama keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik dan berdasarkan informasi yang cukup. Bagi para pengambil keputusan, memahami dan menerapkan prinsip ini dapat menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan perusahaan dan perlindungan pada diri pribadi Direksi.
