Rubah Image Buruh Lewat Peran Pemerintah

Buruh sering dianggap musuh bagi perusahaan dan dipersepsikan sebagai penghambat perekonomian bagi perusahaan karena buruh sering meminta banyak tuntutan contohnya mengenai kenaikan upah/gaji. Tuntunan itu merupakan hal yang wajar bagi buruh karena dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk memenuhinya. Upah minimum regional yang dikeluarkan pemerintah juga terkadang tidak sesuai yang diharapkan karena sering kali berbeda dengan kondisi yang ada di lapangan. Penghambat dari perekonomian bagi perusahaan bukanlah dari para buruh justru para buruh membantu perusahaan dalam menjalankan perusahaan di bagian produksi.

Penghambat perekonomian di perusahaan disebabkan karena faktor lingkungan pemerintah yaitu lemahnya infrastruktur dan permasalahan pada anggaran. Anggaran yang tersedia digunakan hanya untuk merawat infrastruktur yang lama bukan untuk membangun infrastruktur yang baru padahal anggaran yang tersedia cukup untuk membangun infrastruktur yang baru. Kalau infrasrtukturnya baik maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang lebih karena proses produksi menjadi cepat dan upah buruh juga akan naik.

Jika berbicara mengenai buruh tidak lepas juga berbicara mengenai pemerintah dan perusahaan karena ketiganya merupakan satu kesatuan bisa diibaratkan sebagai sebuah bidang segitiga. Posisi pemerintah dalam memainkan peran antara ketiganya haruslah lebih besar daripada perusahaan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai mediator saja antara perusahaan dengan buruh tetapi juga memainkan peran yang lebih besar lagi contohnya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai kesejahteraan buruh sebagai jalan untuk mensejahterakan para buruh. Pemerintah juga harus memandang buruh sebagai bagian dari masyarakat yang harus disejahterakan bukan hanya dipandang sebagai pembantu proses produksi di perusahaan.

Banyak di negara-negara maju tersedia subsidi transportasi, apartemen, kesehatan dan lain-lain bagi para buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini juga sudah mulai ditiru oleh pemerintah DKI yang menyediakan kartu pendidikan buat anak-anak para buruh, jaminan kesehatan. Dengan adanya tindakan pemerintah DKI ini diharapkan propinsi-propinsi lain yang ada di Indonesia dapat menirunya, sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi para buruh di Indonesia. Selain peran pemerintah juga diperlukan peran perusahaan. Perusahaan harus terbuka dan transparan agar pemerintah juga dapat mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat sewenang-wenang pada para buruh.