Marxisme dalam Konteks Ekonomi Politik Internasional

Salah satu tokoh sentral yaitu Karl Marx, sebagai pelopor pemikiran Marxisme mengemukakan teorinya mengenai adanya kesenjangan yaitu kapitalisme dan perjuangan kelas di dalam karyanya yang berjudul "Manifesto Partai Komunis". Pemikiran yang menunjukkan relevansi dari Karl marx yaitu salah satu kutipannya yang berbunyi "Buruh tidak memiliki apa-apa untuk kehilangan selain belenggu mereka. Mereka memiliki dunia yang harus dimerdekakan. Para buruh bersatulah!". 

Sedangkan dalam konteks ekonomi politik internasional sendiri, hal ini melibatkan pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek politik dan ekonomi saling terkait satu sama lain dan dalam skala internasional. Pemahaman Marxisme berpendapat bahwa terdapat ketidaksetaraan dalam aspek ekonomi dalam tatanan sistem kapitalisme global, sehingga hal tersebut memicu timbulnya konflik seperti eksploitasi ekonomi. Marxisme dalam konteks ekonomi politik internasional berfokus terhadap peranan struktur ekonomi dalam penentuan hubungan kekuasaan antar negara. 

Menurut pandangan Marxist, negara-negara kapitalis tentunya ikut terlibat dalam perdagangan dan persaingan ekonomi secara global, maka dari itu mereka mengeksploitasi negara-negara non-kapitalis atau negara berkembang dan mengelola sumber daya alam serta tenaga kerja dari negara-negara yang lebih lemah. Hal tersebut dapat terjadi karena negara kapitalis merupakan gambaran dari pemilik modal dan menggali keuntungan sebesar-besarnya salah satunya dengan melakukan eskalasi pangsa pasar di dunia internasional. 

Salah satu kutipan Marx yang relevan dengan aktivitas ekonomi politik internasional yaitu "Negara Modern hanya merupakan Komite untuk mengurus urusan umum para kaum borjuis" (Karl Marx, The Communist Manifesto). Kutipan tersebut memberikan penekanan bahwa negara-negara modern hanya berfungsi untuk memproteksi kepentingan-kepentingan para kelas borjuis atau para pemilik modal saja di dalam sistem kapitalis. Negara-negara kapitalis menggunakan kekuasaan politik dan kebijakan-kebijakan ekonomi hanya untuk melindungi dan memperbesar kepentingan para kaumnya sendiri hingga ke dalam tingkat internasional. 

Sebagai contoh studi kasus nyata yang terjadi dan menggambarkan pemikiran dan analisis Marxisme dalam ekonomi politik internasional yaitu hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dalam tatanan perdagangan internasional. Para negara maju pada umumnya memiliki fasilitas, modal, serta teknologi yang lebih komplit dan inovatif, adanya ketiga hal tersebut pada akhirnya akan menjadi alat bagi negara maju untuk memanfaatkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam negara-negara berkembang dan membayar tenaga kerja negara tersebut dengan upah yang rendah, serta membayar negara berkembang tersebut dengan harga yang sama rendahnya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terbentuknya kesenjangan signifikan pada suatu negara-negara tertentu. 

Salah satu contoh konret yang lain dapat kita lihat melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang memanfaatkan tenaga kerjanya dengan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang dengan pengeluaran yang murah lalu menjual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasar global. Pada proses inilah terjadi suatu aktivitas eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari negara-negara berkembang, sementara negara-negara berkembang tersebut menghadapi ketergantungan ekonomi serta sulit untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri karena adanya keterbatasan modal, fasilitas, dan juga teknologi dalam mengembangkan perindustriannya sendiri dan bersaing di dalam pasar global.

Referensi:

Marx, K., & Engles, F. (1848) Manifesto Komunis.

Wood, E. M. (2003). Empire of Capital. verso.

Robinson, W. I. (2004). A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in Transnational World. JHU Press