Sebuah buku berjudul Japanese Militarism and Its War Crimes in Asia Pasific Region (Hendrajit, ed) dikirim kepada saya, oleh penerbitnya, Global Future Institute. Tak ayal, buku ini membuat saya kembali merenung, mengenang kembali perjalanan saya ke Jepang tahun 1996. Ketika itu, saya diterima dengan hangat oleh keluarga-keluarga Jepang yang menjadi host saya, diajak berwisata ke berbagai tempat, serta dibelikan berbagai souvenir. Efek kunjungan singkat (atas kebaikan hati sebuah perusahaan Jepang) itu adalah, saya sulit membayangkan orang-orang Jepang sebagai orang-orang yang kejam, pelaku pembantaian nenek-moyang kita, memerkosa gadis-gadis Indonesia, menjadikan mereka sebagai pelacur, dan memperbudak kakek-kakek kita dulu untuk bekerja di berbagai proyek.
Dulu, tentu saja saya belajar sejarah di sekolah. Meski romusha disebut secara sekilas, yang lebih tertanam di benak saya adalah ‘jasa’ orang Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Bayangkan saja, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk atas persetujuan Jenderal Terauchi pada 7 Agustus 1945. Bahkan, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Jakarta. Hanya baru-baru ini saja saya mendapatkan perspektif lain, dari sebuah buku yang ditulis H. Bambang Setyo, MSc. “Telaah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Aqidah Islam.” Dalam buku itu, Bambang mengkritisi, mengapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan, termasuk juga Soekarno dan Hatta justru membahas teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Padahal, sudah ada rancangan ‘Pernyataan Indonesia Merdeka’ yang sudah disetujui secara bulat oleh Badan Penyelidik pada 14 Juni 1945. Bambang mensinyalir adanya faktor ‘psiko-politik’ yang mengaitkan antara tempat dirancangnya isi teks Proklamasi dengan pengabaian kesepakatan Badan Penyelidik.
Kecurigaan Bambang mungkin bisa dijawab dengan mengamati fenomena hari ini. Kini, setelah Indonesia merdeka, kita menjadi negara yang sangat bersahabat dengan Jepang. Di jalanan berseliweran mobil-mobil merek Jepang. Di rumah-rumah, peralatan elektronik merek Jepang adalah jaminan mutu dan kebanggaan. Jepang dijadikan acuan kemajuan. “Kalau mau maju, lihat tuh Jepang!” Orang-orang memandang kagum dan takjub kepada Jepang. Termasuk saya, terpesona pada taman-taman Jepang yang asri, dan bahkan memimpikan untuk suatu saat kembali ke sana; kalau bisa ketika bunga Sakura mekar. Romusha, Jugun Ianfu, Heiho, tiga dosa terbesar Jepang, seolah lenyap dalam ingatan; atau kalau pun diingat, tanpa emosi sakit hati. Biasa-biasa saja.
Seperti yang ditulis Hendrajit (saya terjemahkan bebas), “Motif hakiki penjajahan Jepang adalah untuk mengamankan akses terhadap minyak dan bahan mentah bagi industri Jepang.” (hlm 16). Karena motif utama itulah, ketika mereka ‘berbaik hati’ memfasilitasi kemerdekaan Indonesia, sudah dipastikan, ada konsesi-konsesi yang diberikan timbal-balik (antara Jepang dan para pemimpin Indonesia waktu itu). Terbukti, perjanjian pampasan perang Jepang-Indonesia tahun 1958, tiga kejahatan perang utama Jepang (yaitu romusha, jugun ianfu, dan heiho/wajib militer), tidak dicantumkan. Artinya, sejatinya, Jepang tidaklah benar-benar ‘membantu’ Indonesia untuk merdeka.
Setelah merdeka, Jepang yang semula penjajah bengis, justru menjelma menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan negara penanam modal langsung (foreign direct investment) terbesar di Indonesia. Belum lagi beasiswa-beasiswa yang digelontorkan Jepang, yang ‘menyelamatkan’ anak bangsa ini, sehingga mereka bisa jadi orang pintar dan sebagiannya jadi pejabat di negeri ini. Kita pun memandang Jepang sebagai kawan, sahabat, penolong. Bahkan ketika krismon pun, Jepang menjadi negara yang dikunjungi Habibie untuk meminta pertolongan. Apakah Jepang berubah menjadi malaikat?
Ternyata tidak. Iwan Piliang, jurnalis independen, pada tahun 2010 pernah menuliskan hasil investigasinya terhadap kasus transfer pricing yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang.
Apa itu transfer pricing? Iwan mencontohkan, “Harga gula sekilogram Rp 5.000, tapi oleh sang perusahaan dijual ke perusahan dalam group afiliasi ke luar negeri Rp 2.500, di pembukuan. Perusahaan afiliasi itu umumnya di negara bebas pajak, seperti Mauritius, Cayman Island. Produk gulanya secara riil masuk ke pasaran bebas di harga Rp 5.000. Untung sudah disembunyikan Rp 2.500.” Intinya, “Masing-masing perusahaan membuat neracanya rugi. Untung disembunyikan. Biaya diperbesar. Impor harga ditinggikan. “
Dengan cara ini, perusahaan itu hanya perlu membayar pajak sedikit saja ke pemerintah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asli Indonesia yang tidak mampu melakukan transfer pricing tentu saja akan terbebani pajak yang besar. Tak heran bila perusahaan asli anak bangsa banyak yang bangkrut. Contoh yang diberikan Iwan adalah di PT Perkasa Engineering yang mampu memroduksi mobil sekelas mobil-mobil Jepang, akhirnya tenggelam. “Hampir semua PMA –penanaman modal asing- Jepang di Indonesia melakukan praktek transaksi ketidakwajaran atau Transfer Pricing (TP). Dari 750 PMA yang seumur-umur mengaku rugi pada 2005, sebagian besar dari Jepang: berdagang, bertransaksi tidak dalam kewajaran,” tulis Iwan. Dalam hitung-hitungan Iwan, kerugian negara akibat TP hingga tahun 2009 mencapai 1300 trilyun rupiah.
Lalu, mengapa negara diam saja? Mengapa Departemen Perindustrian diam saja dan tetap membuka jalan lebar-lebar bagi PMA Jepang? Mengapa industri otomotif dan elektronik dalam negeri tidak didorong maju, supaya bisa menjadi tuan di negeri sendiri, dan tidak lagi menjadi budak dan pasar bagi Jepang?
Mungkin inilah yang disebut oleh Fanon, “internalisasi kolonialisme oleh bangsa terjajah”. Fanon dalam bukunya “Black Skin, White Mask” menganalisis bagaimana bagaimana penjajah menanamkan inferioritas, dan melalui mekanisme rasisme, akhirnya orang terjajah justru ingin untuk menjadi mirip (menyamai) penjajah. Dia mengatakan bahwa kaum penjajah tidak puas hanya dengan mencengkeram sebuah bangsa di genggamannya dan mengosongkan otak bangsa itu. Dengan semacam logika yang menyesatkan, kaum penjajah membalikkan masa lalu bangsa terjajah, dan mendistorsi, menodai dan menghancurkannya.
“Penjajahan langsung bisa jadi telah lenyap, tetapi kolonialisme yang terselubung dalam bentuk opresi budaya, ekonomi, politik, dan pengetahuan masih terus hidup,” kata Fanon.
