Gusti Asnan: Religionalisme, Historiografi, dan Pemetaan Wilayah Sumatra Barat Tahun 1950-an

Perkembangan Politik Tahun 1950-an: Sejarah Baru dan Peta Baru 

Pada awalnya, setelah proklamasi kemerdekaan, Sumatera Barat dijadikan sebagai wilayah administratif setingkat keresidenan. Tahun 1948 menjadi titik penting ketika, berdasarkan UU No. 10/1948, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi digabungkan menjadi sebuah provinsi yang dinamai Provinsi Sumatera Tengah. UU yang disahkan pada tanggal 15 April 1948 itu menetapkan Bukittinggi sebagai tempat kedudukan gubernur Sumatera Tengah. Pembentukan provinsi ini memberikan dominasi kepada orang Sumatera Barat di kawasan tersebut. Keunggulan ini disebabkan oleh jumlah penduduk Sumatera Barat yang lebih besar daripada Riau dan Jambi, serta tingkat pendidikan yang lebih maju dibandingkan dengan kedua provinsi tersebut. 

Sumatera Barat telah lama menjadi daerah dengan penduduk terpadat di Pulau Sumatera sejak abad-abad yang lalu. Selain itu, sejak akhir abad ke-19, Sumatera Barat telah dikenal sebagai daerah dengan jumlah penduduk terpelajar yang mencengangkan dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Sumatera. Banyaknya sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan, dan minat anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah, terutama ke Jawa, menjadi faktor penting dalam kehadiran kaum terpelajar ini. Peran aktif Sumatera Barat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia juga dipengaruhi oleh keberadaan mereka, dan setelah kemerdekaan, sebagian besar menjadi pemimpin terkemuka di negara ini. 

Dominasi orang Sumatera Barat dalam pemerintahan daerah Sumatera Tengah sangat terlihat. Gubernur pertama dan sebagian besar anggota DPRST berasal dari Sumatera Barat. Dewan Eksekutif Provinsi juga didominasi oleh mereka, termasuk ketuanya. Bahkan, mayoritas kepala jawatan tingkat provinsi berasal dari Sumatera Barat. Proporsi yang tidak seimbang juga terlihat dalam penempatan kabupaten di provinsi ini, di mana sebagian besar berada di bekas Keresidenan Sumatera Barat. Bahkan di beberapa kabupaten di Riau dan Jambi, mayoritas anggota DPRD juga berasal dari Sumatera Barat.

Sumber :

Gusti Asnan. 2011. Antara daerah dan negara Indonesia tahun 1950-an: Pembongkaran narasi besar Integrasi Bangsa. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia