Kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan Indonesia, berperan sebagai instrumen untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal, sesuai untuk membimbing jalannya proses pembelajaran.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengusulkan inisiatif kebijakan baru yang disebut "Merdeka Belajar". Keputusan untuk mendorong pembelajaran mandiri adalah langkah yang tepat menurutnya. Alasannya didasarkan pada temuan dari Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) tahun 2019, yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia menempati peringkat keenam dari bawah di antara 79 negara, dan berada di urutan ke-74 dalam hal literasi dan matematika. Oleh karena itu, Nadiem mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan dasar, termasuk numerasi, literasi, dan pembentukan karakter. Literasi dalam konteks ini tidak hanya berarti kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis teks dan memahami ide-ide yang terkandung di dalamnya.
Apa si tujuan dari Merdeka belajar?
Nah Merdeka Belajar disini bertujuan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Secara keseluruhan, program ini tidak dirancang untuk menggantikan program yang sudah ada, tetapi tujuan utamanya adalah memperbaiki sistem yang sudah ada. Inisiatif kebebasan belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah.
Pada akhir tahun 2022, terjadi perubahan kebijakan kurikulum di tingkat SD dan SMA di Indonesia. Kebijakan ini menciptakan perbedaan pendapat di masyarakat, dibagi menjadi dua kelompok: yang setuju (pro) dan yang tidak setuju (kontra). Namun, informasi tentang persepsi guru biologi masih terbatas, padahal guru merupakan aktor kunci dalam penerapan kurikulum. Perbedaan pendapat ini menciptakan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan. Mereka yang mendukung melihat perubahan kurikulum sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka berpendapat bahwa tanpa perubahan kurikulum, lulusan yang dihasilkan akan ketinggalan zaman dan sulit terintegrasi dengan dunia kerja.
Sebagian sekolah dan guru tidak sepakat dengan perubahan terus-menerus dalam kurikulum karena guru memegang peran penting dalam penerapan kurikulum.
Beberapa sekolah menerima perubahan kurikulum dan menganggapnya positif, merasa bahwa pemerintah telah mempertimbangkan banyak faktor untuk meningkatkan sistem pendidikan, terutama dalam hal kurikulum. Namun, ada sekolah lain yang merasa bahwa perubahan kurikulum terlalu banyak dan bervariasi dalam implementasinya karena perbedaan letak geografisnya.
Selain itu, terdapat beberapa faktor seperti literasi, sumber referensi, akses ke teknologi digital, keterampilan guru, dan manajemen waktu menjadi tantangan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di lingkungan sekolah.
Berikut adalah argumen pro dan kontra terhadap Kurikulum Merdeka:
Pro Kurikulum Merdeka:
- Penekanan pada Kreativitas dan Kemampuan Individual: Kurikulum Merdeka memberi ruang lebih untuk penekanan pada kreativitas, minat, dan bakat individu siswa, memungkinkan pengembangan potensi unik masing-masing siswa.
- Fleksibilitas dan Penyesuaian: Kurikulum Merdeka dirancang untuk lebih fleksibel, memungkinkan sekolah dan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal, menciptakan pembelajaran yang lebih relevan.
- Peningkatan Keterampilan Hidup: Kurikulum Merdeka didesain untuk mengajarkan keterampilan hidup seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis, yang dianggap penting dalam dunia modern.
Kontra Kurikulum Merdeka:
- Ketidakpastian Konsistensi: Pengenalan Kurikulum Merdeka dapat menciptakan ketidakpastian dalam hal konsistensi antar sekolah dan daerah, yang dapat memperumit evaluasi dan pembandingan antar lembaga pendidikan.
- Persiapan Guru dan Sumber Daya: Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan persiapan guru yang intensif dan pengadaan sumber daya yang memadai, namun, dalam beberapa kasus, sumber daya dan pelatihan mungkin tidak mencukupi.
- Kesenjangan Antardaerah: Daerah dengan sumber daya dan infrastruktur yang terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka, menciptakan kesenjangan pendidikan antara daerah-daerah tersebut dan daerah yang lebih maju.
- Evaluasi dan Pengukuran Prestasi: Penilaian dan pengukuran prestasi siswa dalam Kurikulum Merdeka mungkin lebih sulit dilakukan karena penekanan pada pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi pada proses dan pengalaman.
