Surabaya – Dalam dunia kedokteran hewan, isu hak asasi manusia (HAM) tidak hanya terbatas pada kesehatan manusia, tetapi juga meluas ke kesehatan hewan. Sebagai mahasiswa kedokteran hewan dan calon dokter hewan, saya menyaksikan langsung bagaimana kesehatan hewan berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun, tantangan besar masih ada di depan kita.
Di lapangan, kami sering menghadapi situasi di mana kesehatan hewan terancam oleh kebijakan yang tidak adil. Contohnya, banyak hewan peliharaan dari keluarga kurang mampu tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan karena biaya yang tinggi dan kurangnya fasilitas kesehatan hewan yang terjangkau. Hal ini mencerminkan tantangan yang sama yang dihadapi oleh pasien manusia, di mana diskriminasi berdasarkan status ekonomi menghalangi akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak hewan,” kata seorang mahasiswa kedokteran hewan. “Edukasi kepada pemilik hewan tentang pentingnya perawatan kesehatan hewan sangatlah penting. Kami juga harus berperan aktif dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan hewan.”
Pentingnya kolaborasi antara profesional kesehatan manusia dan hewan juga tidak dapat diabaikan. Konsep kesehatan masyarakat yang dikenal sebagai One Health mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Dalam situasi wabah penyakit zoonosis, kolaborasi antara dokter hewan dan dokter manusia sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam kasus wabah rabies, dokter hewan berperan penting dalam vaksinasi hewan peliharaan dan pengendalian populasi hewan liar, yang pada gilirannya melindungi kesehatan manusia.
Kasus Guntur Siahaan, yang mengalami penolakan perawatan karena latar belakang ekonomi, menjadi pengingat bahwa akses yang adil terhadap layanan kesehatan adalah hak setiap individu, baik manusia maupun hewan. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hewan mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa diskriminasi,”. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat.
Langkah-Langkah untuk Perubahan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang mencakup:
Reformasi Kebijakan: Pemerintah harus menegakkan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan, baik untuk manusia maupun hewan, terutama dalam situasi gawat darurat. Penegakan hukum yang tegas akan memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan haknya tanpa terhambat oleh prosedur administratif yang rumit. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan hewan tersedia di daerah-daerah yang kurang terlayani.
-
Edukasi Masyarakat: Masyarakat perlu didorong untuk memahami hak-hak mereka sebagai pasien dan memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia. Kesadaran ini sangat penting untuk mendorong perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan. Program edukasi yang melibatkan komunitas dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perawatan kesehatan hewan dan bagaimana cara mengaksesnya.
Peran Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan, baik dokter hewan maupun dokter manusia, harus mengutamakan prinsip non-diskriminasi dan mendahulukan kesehatan pasien di atas prosedur administratif. Mereka perlu dilatih untuk mengenali dan mengatasi bias yang mungkin ada dalam praktik mereka, sehingga semua pasien, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapatkan perawatan yang layak.
Kolaborasi Interdisipliner: Mendorong kolaborasi antara profesional kesehatan manusia dan hewan untuk menciptakan pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih holistik. Dengan bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks dan memastikan bahwa semua makhluk hidup mendapatkan perawatan yang layak. Misalnya, program-program kesehatan masyarakat yang melibatkan dokter hewan dan dokter manusia dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit zoonosis.
