Policy Mix: Sebagai Tonggak Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Krisis

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari penurunan konsumsi, gangguan rantai pasok, hingga pengangguran. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) merumuskan kebijakan policy mix, yang menggabungkan instrumen fiskal, moneter, dan makroprudensial. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meredam dampak krisis, dan menciptakan fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan secara bertahap selama masa pandemi. Penurunan suku bunga ini bertujuan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan, mendorong kredit, dan mendukung konsumsi serta investasi. Selain itu, BI juga menerapkan kebijakan Quantitative Easing (QE) melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, yang memperkuat likuiditas perbankan dan meringankan beban fiskal pemerintah dalam pembiayaan program stimulus.

Dari sisi makroprudensial, BI melonggarkan ketentuan Loan to Value (LTV) untuk kredit properti dan kendaraan bermotor guna mendorong daya beli masyarakat serta memberikan kelonggaran bagi bank melalui penyesuaian Countercyclical Capital Buffer (CCB) menjadi 0%. Langkah ini diambil agar perbankan memiliki fleksibilitas lebih dalam menyalurkan kredit tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Di sisi fiskal, pemerintah Indonesia menjalankan program stimulus besar-besaran untuk mengatasi dampak pandemi. Salah satu program utamanya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mencakup bantuan sosial, subsidi upah, dukungan untuk UMKM, serta peningkatan belanja kesehatan. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, dan memperkuat ketahanan sektor kesehatan.

Defisit anggaran diperlebar hingga lebih dari 6% dari PDB untuk membiayai berbagai program tersebut. Pemerintah juga meningkatkan belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan jangka panjang sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Sinergi dan Tantangan Implementasi Policy Mix

Keberhasilan policy mix ini bergantung pada sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial. Kolaborasi erat antara pemerintah dan BI memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang saling melengkapi, di mana stimulus fiskal memberikan dorongan langsung ke perekonomian, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kapasitas penyerapan stimulus di tingkat masyarakat dan dunia usaha yang terbatas akibat kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah pelonggaran likuiditas juga menjadi perhatian utama BI.

Hasil dari implementasi policy mix ini mulai terlihat pada tahun 2021-2022, di mana perekonomian Indonesia kembali tumbuh setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Sektor-sektor yang sebelumnya terdampak berat, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemulihan ini juga didukung oleh stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga berkat langkah-langkah makroprudensial yang diambil.

Meski demikian, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi masih memerlukan penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global, seperti ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan policy mix tetap menjadi strategi utama dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.

Policy mix yang dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia selama masa krisis COVID-19 menjadi tonggak penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi. Kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Ke depan, kelanjutan strategi ini akan menjadi kunci dalam membangun fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.