Banyaknya selebriti/artis yg menjadi calon kepala daerah, rupanya sudah membuat mendagri Gamawan Fauzi gundah. Alhasil akan terbitlah revisi UU no 32/2004 tentang pemerintahan daerah, dengan manambahkan syarat menjadi calon kepala daerah harus berpengalaman dlm pemerintahan & tdk cacat moral.
Syarat berpengalaman dlm pemerintahan mengingatkan kita pada era ORBA, dimana "berpengalaman" menjadi syarat bagi capres. Ini berarti menutup kemungkinan calon dari luar struktur pemerintahan, apakah ini demokratis? Kemudian syarat tidak cacat moral, tentu saja kita tidak mau punya pemimpin yang amoral, tapi batasan tidak cacat moral itu apa? Apakah seorang artis dangdut yang suka begoyang berarti cacat moral? sangat debatable. Apakah seseorang yang selalu nampak berperilaku santun berarti tidak cacat moral, sekalipun pernah tersangkut kasus hukum? Juga debatable.
Fenomena artis menjadi kepala daerah adalah resiko demokrasi. Demokrasi membuat setiap warga negara bisa dicalonkan/mencalonkan diri menjadi pemimpin, baik itu bupati, gubernur bahkan presiden. Dibutuhkan syarat yang jelas, mudah dipahami & tidak menimbulkan polemik untuk menyaring sang calon.
Setelah seseorang lolos sebagai calon, biarlah rakyat yang menilai apakah dia layak menjadi pemimpinya. Soal kecakapan & moral biar rakyat yang menilai. Debat terbuka yang ditayangkan stasiun TV nasional/lokal mungkin membantu rakyat menilai kapabilitas calon pemimpinnya, apakah dia calon yang cas..cis..cus.., ngak..ngik..ngok.. atau bla..bla..bla... Bukankah kita selalu bilang bahwa rakyat tidak bodoh? Jadi, kenapa harus repot...?
