2. Keterbatasan lahan -- Lahan di perkotaan semakin mahal dan sulit diakses oleh pengembang perumahan rakyat.
3. Akses pembiayaan yang sulit -- Banyak masyarakat kecil yang kesulitan mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat persyaratan perbankan yang ketat.
4. Kurangnya pasokan rumah subsidi -- Program rumah subsidi dari pemerintah masih terbatas dan tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan.
Disamping itu munculnya Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Yang Membebani Kaum Buruh Indonesia.
Solusi yang Dapat Ditempuh
Pemerintah sebenarnya telah memiliki beberapa program untuk membantu rakyat kecil mendapatkan rumah, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM). Namun, efektivitas program-program ini masih terbatas.
Untuk mengatasi krisis perumahan bagi rakyat marhaen, beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Subsidi
Pemerintah harus lebih agresif dalam mendorong pembangunan rumah subsidi, terutama di daerah perkotaan. Saat ini, banyak rumah subsidi dibangun jauh dari pusat ekonomi dan tempat kerja, sehingga kurang diminati oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa rumah subsidi benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak, bukan dikuasai oleh spekulan atau investor yang ingin menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
2. Mendorong Pengembangan Hunian Vertikal
