Kebijakan Ekonomi: Menuju Kesejahteraan Rakyat atau Justru Memihak Oligarki?
Dalam 100 hari pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengambil beberapa langkah strategis di bidang ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan untuk membatasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya pada barang dan jasa mewah. Langkah ini disambut positif oleh masyarakat karena dianggap meringankan beban ekonomi rakyat kecil.
Selain itu, pemerintah mengusulkan pemeriksaan medis gratis, renovasi sekolah, serta pembangunan lebih banyak rumah sakit di daerah-daerah terpencil. Ini menunjukkan komitmen pemerintahan baru dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Namun, tantangan utama dalam kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran adalah bagaimana memastikan kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan oligarki. Model ekonomi yang terlalu berpihak pada kepentingan investor besar dan pemilik modal justru bertentangan dengan semangat Marhaenisme. Ekonomi rakyat harus menjadi fokus utama, bukan hanya memberikan insentif kepada pengusaha besar yang sudah mapan.
Pemerintah juga perlu waspada terhadap ancaman privatisasi sektor-sektor strategis, terutama di bidang energi, pangan, dan infrastruktur. Jika terlalu membuka peluang bagi modal asing tanpa perlindungan yang kuat terhadap kepentingan rakyat, maka Indonesia akan semakin jauh dari kemandirian ekonomi yang diperjuangkan oleh Bung Karno.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa 80,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Angka ini menunjukkan adanya dukungan kuat dari publik terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Namun, bukan berarti pemerintahan ini bebas dari kritik dan tantangan.
Sebagai Marhaenis, kita harus terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat kecil. Beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian ke depan antara lain:
1. Efisiensi birokrasi -- Kabinet yang besar harus tetap efisien dan tidak menjadi beban bagi keuangan negara.
2. Keberlanjutan program sosial -- Program seperti MBG harus memiliki skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.
3. Kemandirian ekonomi -- Kebijakan ekonomi tidak boleh terlalu berpihak pada investor besar, tetapi harus membangun ekonomi rakyat yang mandiri dan berkeadilan.
