Marhaenisme, sebagai sebuah ideologi politik yang lahir dari pemikiran Bung Karno, menawarkan visi dan arah bagi pembangunan bangsa Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial. Dengan fokus pada pemberdayaan rakyat kecil---petani, buruh, dan kaum miskin kota---Marhaenisme mengakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan, kolektivisme, dan semangat gotong royong. Dalam konteks kekinian, gagasan Marhaenisme ini dapat diaktualisasikan melalui berbagai program sosial yang menyasar kebutuhan mendasar masyarakat, salah satunya adalah penyediaan makanan bergizi gratis.
Urgensi Program Makanan Bergizi Gratis
Di Indonesia, masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan besar. Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional mencapai 21,6 persen. Angka ini meskipun menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetap berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20 persen. Selain itu, masalah gizi kurang, anemia pada ibu hamil, dan kurangnya akses terhadap makanan sehat menjadi indikator bahwa diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Melalui program makanan bergizi gratis, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan pendekatan yang terstruktur dan inklusif. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, sejalan dengan semangat Marhaenisme yang menempatkan kebutuhan rakyat di atas segalanya.
Penerapan Program Makanan Bergizi Gratis
Pada 6 Januari 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi di Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Dalam tahap awal, program ini menargetkan sekitar 600.000 penerima manfaat, dengan cakupan yang terus diperluas untuk mencapai 15 hingga 20 juta penerima manfaat sepanjang tahun.
Program ini juga dilengkapi dengan menu makanan yang dirancang oleh ahli gizi, memastikan bahwa setiap penerima mendapatkan nutrisi yang memadai sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Misalnya, anak-anak mendapatkan asupan kaya protein, karbohidrat, dan sayuran, sementara ibu hamil diberikan makanan tambahan yang mengandung zat besi untuk mencegah anemia.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung keberlangsungan program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan mengurangi alokasi dana untuk sektor pendidikan, seperti Dana BOS, sehingga dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan prioritas pembangunan lainnya.
Tantangan Pelaksanaan Program
Namun, seperti program sosial lainnya, Program Makanan Bergizi Gratis tidak luput dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah distribusi yang belum merata. Banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan akses terhadap layanan ini, sehingga memerlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas cakupan program.
