### **Konflik Lahan dan Ketegangan Etnis**
Konflik lahan menjadi salah satu isu utama yang muncul akibat program transmigrasi di Papua. Tanah ulayat masyarakat adat sering kali diambil alih tanpa proses konsultasi yang memadai, sehingga memicu ketegangan antara transmigran dan penduduk lokal. Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga memperburuk persepsi masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.
Selain konflik lahan, transmigrasi juga memicu ketegangan etnis di Papua. Kehadiran transmigran dari luar Papua, yang sering kali memiliki budaya dan nilai-nilai yang berbeda, kerap memicu sentimen anti-transmigrasi di kalangan masyarakat adat. Berdasarkan survei pada tahun 2022, 65% masyarakat Papua merasa bahwa program transmigrasi tidak menghormati identitas budaya mereka.
### **Rekomendasi Berbasis Marhaenisme**
Untuk menjadikan program transmigrasi lebih inklusif dan berkeadilan, beberapa langkah perlu diambil:
1. **Partisipasi Masyarakat Adat**: Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi, termasuk dalam menentukan lokasi dan penggunaan lahan.
2. **Pengakuan Hak Tanah Ulayat**: Program transmigrasi harus menghormati hak tanah ulayat masyarakat adat. Penggunaan lahan harus dilakukan melalui proses konsultasi yang transparan dan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama.
3. **Peningkatan Kapasitas Ekonomi Lokal**: Pemerintah perlu memberikan pelatihan keterampilan dan akses terhadap modal bagi masyarakat adat Papua agar mereka dapat bersaing secara ekonomi dengan transmigran.
4. **Pendekatan Budaya**: Program transmigrasi harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal, termasuk dengan menghormati tradisi dan nilai-nilai masyarakat adat.
5. **Evaluasi dan Pengawasan**: Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak program transmigrasi di Papua dan melibatkan lembaga independen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
### **Kesimpulan**
