Pilkada Kota Bandung 2024 menjadi momentum penting bagi warga kota ini untuk memilih pemimpin yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Di tengah dinamika politik yang semakin pragmatis, ideologi Marhaenisme relevan untuk dijadikan pijakan dalam menilai kandidat yang maju di Pilkada. Marhaenisme, yang digagas oleh Soekarno sebagai ideologi perjuangan rakyat kecil, mengedepankan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat marjinal. Dalam konteks Kota Bandung, prinsip-prinsip ini dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan kota, seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial.
### Kota Bandung dan Tantangannya
Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung menghadapi berbagai tantangan urban. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,3%, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Selain itu, masalah kemacetan dan polusi udara juga menjadi keluhan utama warga. Bandung tercatat sebagai salah satu kota dengan indeks kualitas udara yang buruk di Indonesia, menurut laporan IQAir pada Oktober 2023.
Di sisi lain, kesenjangan sosial masih mencolok. Meskipun kota ini dikenal sebagai pusat kreatif dan pariwisata, banyak warga di pinggiran kota masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Bandung mencapai 4,21% pada 2023, yang artinya ribuan warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini menuntut pemimpin yang tidak hanya memiliki visi besar, tetapi juga keberpihakan kepada rakyat kecil, seperti yang diajarkan dalam Marhaenisme.
### Marhaenisme sebagai Jawaban
Marhaenisme menekankan pentingnya keadilan sosial, keberpihakan pada rakyat kecil, dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks Pilkada Kota Bandung, prinsip ini relevan untuk menilai program-program yang ditawarkan oleh para kandidat. Apakah mereka hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang megah, ataukah benar-benar peduli pada pemberdayaan masyarakat di akar rumput?
Salah satu contoh penerapan Marhaenisme adalah mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, terdapat lebih dari 300 ribu UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian kota. Namun, banyak dari mereka menghadapi kendala dalam akses permodalan dan pemasaran. Pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil harus mampu memberikan solusi konkrit, seperti menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga atau membuka akses pasar yang lebih luas melalui teknologi digital.
Selain itu, keberpihakan terhadap rakyat kecil juga dapat diwujudkan melalui kebijakan perumahan yang adil. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 12% warga Kota Bandung masih tinggal di kawasan kumuh. Pemimpin yang berjiwa Marhaen harus memiliki program nyata untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa mengorbankan mereka melalui penggusuran paksa.
### Kandidat dan Ideologi
Pilkada 2024 akan menjadi ajang pertarungan berbagai visi dan misi dari para kandidat. Namun, masyarakat harus kritis menilai sejauh mana visi dan misi tersebut merepresentasikan kepentingan rakyat kecil. Dalam hal ini, para pemilih dapat menggunakan prinsip Marhaenisme sebagai alat ukur untuk menilai kesungguhan kandidat.
