Demokrasi merupakan fondasi penting bagi stabilitas politik dan pembangunan suatu negara. Namun, penerapan demokrasi tidak cukup hanya di tingkat nasional; demokrasi juga harus dipraktikkan dalam mekanisme internal partai politik. Hal ini menjadi sangat penting mengingat partai politik adalah aktor utama dalam menentukan arah kebijakan publik dan merekrut para pemimpin negara.
Dalam konteks Indonesia, partai politik sering kali disebut menghadapi tantangan besar dalam menerapkan demokrasi internal. Banyak pengamat dan masyarakat umum mengkritik partai sebagai institusi yang lebih sering menjadi "ladang kekuasaan" bagi elite tertentu daripada representasi kepentingan rakyat.
Transparansi dan Akuntabilitas di Internal Partai
Demokrasi internal mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pemilihan pemimpin partai, serta penentuan calon legislatif dan eksekutif. Namun, sebagian besar partai politik di Indonesia masih kerap menunjukkan kecenderungan eksklusivitas dalam proses ini.Â
Penentuan calon presiden atau kepala daerah, misalnya, sering dilakukan oleh segelintir elite partai tanpa melibatkan kader atau anggota partai secara luas. Proses ini bahkan dijuluki sebagai "secret garden," mencerminkan minimnya keterbukaan dan partisipasi.
Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, keputusan tentang calon wakil presiden dilakukan secara tertutup oleh elite partai. Meskipun Mahfud MD sempat menjadi kandidat kuat, keputusan akhirnya jatuh pada Ma'ruf Amin. Proses ini menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen partai politik dalam menjalankan prinsip demokrasi.
Sebaliknya, beberapa partai telah mencoba mengadopsi mekanisme demokrasi seperti konvensi. Partai Golkar, misalnya, pernah mengadakan konvensi untuk menentukan calon presiden pada 2004, dan Demokrat melakukan hal serupa pada 2014. Meski hasil akhirnya tidak selalu sukses secara elektoral, langkah ini memberikan catatan positif dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi.
Manfaat Demokrasi Internal
Demokrasi internal memberikan banyak manfaat strategis bagi partai politik dan sistem politik secara keseluruhan. Pertama, transparansi dan partisipasi aktif anggota partai dapat meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil. Ketika anggota merasa dilibatkan, mereka lebih cenderung mendukung dan mematuhi keputusan partai.
Kedua, demokrasi internal dapat meningkatkan kepercayaan publik. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia cukup rendah, yakni sekitar lebih dari 45% pada 2023. Dengan mengadopsi mekanisme yang lebih demokratis, partai dapat mengembalikan citra positif di mata publik.
