Sistem pemilu campuran, yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem mayoritarian (pemenang berdasarkan suara terbanyak di daerah pemilihan) dan proporsional (pembagian kursi berdasarkan proporsi suara untuk partai), telah menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan di Indonesia.Â
Banyak pihak berpendapat bahwa sistem ini dapat mengatasi beberapa masalah mendasar dalam politik Indonesia, terutama yang muncul dari penggunaan sistem proporsional terbuka. Sistem pemilu campuran, selain menjaga keterwakilan berbagai kelompok, juga dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan mengurangi risiko fragmentasi partai.
Peluang yang Diberikan oleh Sistem Campuran
Sistem proporsional yang digunakan di Indonesia saat ini memungkinkan setiap suara masyarakat untuk diwakili dalam parlemen berdasarkan proporsi suara yang didapat oleh setiap partai. Namun, sistem ini sering menghasilkan parlemen yang sangat terfragmentasi dengan banyak partai kecil yang memiliki kursi, yang akhirnya membutuhkan koalisi besar untuk membentuk pemerintahan.Â
Dalam situasi ini, koalisi partai dapat menjadi sangat pragmatis, rentan terhadap dinamika politik transaksional, dan kurang stabil. Sistem pemilu campuran dipandang sebagai solusi potensial karena menggabungkan keunggulan representasi luas dari sistem proporsional dengan stabilitas pemerintahan yang diperoleh dari sistem mayoritarian, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Jerman dan Meksiko.
Di Jerman, sistem pemilu campuran telah diterapkan dengan sukses selama beberapa dekade. Pemilih Jerman memberikan dua suara: satu untuk memilih kandidat secara langsung di daerah pemilihan, dan satu lagi untuk partai secara keseluruhan.Â
Dengan cara ini, mereka bisa memilih individu yang mereka anggap memiliki kualitas kepemimpinan yang baik sekaligus mendukung partai yang sesuai dengan ideologi mereka. Hasilnya adalah parlemen yang cukup stabil dengan jumlah partai yang terkendali, sehingga koalisi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
Keuntungan Sistem Campuran bagi Indonesia
1. Keseimbangan Representasi dan Stabilitas
Salah satu argumen utama bagi penerapan sistem campuran di Indonesia adalah kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara representasi kelompok yang luas dan stabilitas pemerintahan. Dalam sistem ini, partai-partai kecil tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen, namun partai besar yang mendapat dukungan mayoritas akan lebih berperan dalam pembentukan pemerintahan. Hal ini dapat mencegah munculnya situasi di mana pemerintahan menjadi tidak stabil karena banyaknya partai dengan kepentingan beragam di parlemen.