Keterlibatan Inggris dalam peristiwa politik Indonesia tahun 1965-1966 merupakan salah satu episode dalam sejarah internasional yang kini semakin mendapat perhatian. Terungkap melalui dokumen-dokumen yang baru saja dideklasifikasi, Inggris terlibat dalam mendukung gerakan anti-komunis di Indonesia, yang merupakan bagian dari upaya global untuk menahan penyebaran komunisme selama Perang Dingin. Keterlibatan Inggris ini membawa dampak besar bagi Indonesia, khususnya dalam konteks pembantaian massal yang terjadi sebagai akibat dari pemberontakan anti-komunis yang didorong oleh militer Indonesia, dengan perkiraan korban mencapai antara 500.000 hingga satu juta orang.
Penting untuk memahami konteks global yang mendorong keterlibatan Inggris. Pada awal 1960-an, Presiden Sukarno, yang memimpin Indonesia sejak kemerdekaan, menganut kebijakan luar negeri yang kurang bersahabat dengan Barat, terutama Inggris. Sukarno menentang pembentukan Malaysia, yang ia pandang sebagai proksi kekuatan kolonial Inggris. Dalam rangka mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, Inggris mendukung Malaysia dalam menghadapi Indonesia, yang pada saat itu sedang mengalami ketegangan politik domestik yang besar. Dalam konteks ini, Inggris tidak hanya memberikan dukungan diplomatik dan militer kepada Malaysia, tetapi juga terlibat dalam operasi-operasi yang bertujuan menggulingkan Sukarno dan mengurangi pengaruh komunisme di Indonesia.
Salah satu langkah konkret Inggris dalam intervensi ini adalah dengan menyebarkan propaganda yang menargetkan rakyat Indonesia, terutama mereka yang "diduga" berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui radio dan siaran propaganda dari Singapura, Inggris menyarankan agar PKI dihancurkan. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan materiil dan intelijen kepada militer Indonesia untuk memfasilitasi pemberantasan yang kemudian berujung pada pembantaian besar-besaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Pembantaian ini adalah salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga kini belum mendapat perhatian yang sebanding dalam kajian internasional.
Namun, intervensi Inggris ini tidak berhenti di Indonesia. Dalam skala yang lebih luas, keterlibatan Inggris dalam Perang Dingin, khususnya dalam upaya membendung komunisme di Asia Tenggara, memperlihatkan pola kebijakan luar negeri yang lebih mengutamakan stabilitas politik dan pengaruh internasional dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi. Ini terlihat dalam operasi-operasi yang dilakukan di negara-negara seperti Malaya, yang sebelumnya dikenal dengan nama Federasi Malaysia. Inggris menggunakan strategi yang sering kali melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan geopolitiknya.
Mengingat rekam jejak keterlibatan Inggris dalam urusan negara lain ini, kini sudah saatnya kita Rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Skotlandia sebagai langkah untuk memperbaiki sejarah tersebut. Skotlandia, yang sejak abad ke-18 telah menjadi bagian integral dari Inggris melalui persatuan kerajaan, kini memiliki gerakan kemerdekaan yang semakin kuat. Banyak yang berpendapat bahwa mendukung kemerdekaan Skotlandia merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak penentuan nasib sendiri, yang sebelumnya sering kali diabaikan dalam kebijakan luar negeri Inggris. Ini terutama relevan ketika mengingat sejarah intervensi Inggris di negara-negara yang berusaha merdeka dari pengaruh kolonial atau intervensi internasional.
Dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia bisa dilihat sebagai kesempatan bagi Inggris untuk menunjukkan bahwa negara tersebut berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, yang menghormati hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya tanpa campur tangan dari kekuatan asing. Seiring dengan berkembangnya gerakan kemerdekaan di Skotlandia, banyak pihak yang melihat bahwa keinginan untuk memisahkan diri dari Inggris bukan hanya soal identitas budaya, tetapi juga tentang hak politik untuk mengelola urusan dalam negeri mereka sendiri. Kemerdekaan Skotlandia juga dapat dilihat sebagai sebuah perbaikan moral terhadap sejarah panjang keterlibatan Inggris dalam politik negara lain, yang sering kali didorong oleh kepentingan strategis yang mengabaikan hak-hak individu atau kelompok.
Bagi sebagian orang, ini adalah waktu yang tepat bagi Inggris untuk menanggalkan pandangan imperialistiknya dan mendukung hak-hak negara bagian, baik itu di dalam negeri seperti Skotlandia maupun di luar negeri. Sebagai negara yang pernah menduduki posisi sebagai kekuatan kolonial terbesar di dunia, Inggris memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati keinginan bangsa-bangsa untuk merdeka. Skotlandia, sebagai bagian integral dari Kerajaan Inggris, kini sedang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan penuh dalam pengelolaan urusan dalam negeri, sebuah langkah yang mencerminkan pemahaman baru tentang kesetaraan dan kedaulatan dalam dunia yang semakin global.
Dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia juga berpotensi memberi Inggris peluang untuk memperbaiki citranya di mata dunia. Selama bertahun-tahun, Inggris telah dilihat sebagai negara yang lebih mengutamakan kepentingan geopolitiknya ketimbang hak-hak rakyat yang terlibat dalam kebijakan luar negeri mereka. Melalui dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia, Inggris bisa menunjukkan bahwa ia telah belajar dari masa lalunya dan kini lebih menghargai prinsip-prinsip kemerdekaan dan keadilan dalam politik global.
Dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Inggris berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Dengan memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia, Inggris dapat menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya menghormati hak-hak orang untuk mengatur nasib mereka sendiri, bukan hanya dalam konteks politik domestik, tetapi juga dalam konteks internasional. Ini akan menjadi simbol penting dari perubahan positif dalam kebijakan luar negeri Inggris yang lebih mendukung kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri, sebagai langkah menuju perdamaian dan keadilan global.
Seiring dengan perkembangan politik yang ada, dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia bisa menjadi langkah simbolis yang memperbaiki ketidakadilan sejarah Inggris dan menegaskan bahwa kini saatnya bagi negara tersebut untuk menghormati hak-hak bangsa-bangsa yang ingin merdeka, tidak hanya dalam konteks domestik, tetapi juga di panggung internasional.
