Mewujudkan Good Governance yang Berlandaskan Amanat Penderitaan Rakyat

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Good governance yang berlandaskan AMPERA harus diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun menjadi 1,12% pada Maret 2023, namun ketimpangan masih terlihat di beberapa wilayah terpencil. Pemerintah perlu menyusun program yang lebih fokus dalam mengentaskan kemiskinan, termasuk memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin serta menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan bukan hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga kerjasama dengan pemerintah daerah yang memahami kondisi spesifik wilayahnya. Dengan mengedepankan prinsip desentralisasi yang mendukung pemerintahan daerah dalam mengelola anggaran secara mandiri, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik di tingkat daerah menjadi bagian penting dari upaya untuk mengurangi penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Menjaga Amanat Penderitaan Rakyat Sebagai Landasan Kebijakan

Secara keseluruhan, good governance yang berlandaskan Amanat Penderitaan Rakyat merupakan cita-cita yang dapat dicapai jika semua komponen pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Implementasi AMPERA tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan lembaga swadaya yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan rakyat dapat terus terjalin untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Ke depan, Indonesia perlu memperkuat komitmen dalam menjalankan amanat penderitaan rakyat dengan membangun sistem yang lebih inklusif, akuntabel, dan responsif. Hanya dengan langkah ini, cita-cita mewujudkan good governance yang berlandaskan kesejahteraan rakyat dapat benar-benar terwujud.