BAB I PENDAHULUAN
 Latar Belakang
Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara1.
Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yan g telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.Â
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.Â
Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat2.
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi3.
Negara memiliki pandangan bahwa guna meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen.Â
Salah tiga tugas KPAI diantaranya (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak (2)   Memberikan   masukan   dan   usulan   dalam   perumusan   kebijakan   tentang  penyelenggaraan Perlindungan Anak dan (3) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak
B. Rumusan Masalah
