Indonesia, negara kepulauan dengan luas sekitar 1.905 juta km2. Membuat indonesia berada diperingkat 15 negara terbesar indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk indonesia diperkirakan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam yaitu sebanyak 240,6 juta jiwa, menjadikan indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia.
Penyebaran islam di indonesia tak luput dari kisah walisongo di pulau jawa dengan pendekatan budayanya. Selain menyebarkan agama islam dengan pendekatan budaya, pendekatan secara pendidikan juga dilakukan oleh ulama zaman dulu. Salah satu peninggalan penyebaran islam jalur pendidikan adalah terdapat pesantren tertua di Indonesia. Yaitu, pesantren Al Kahfi Somalangu. Pondok pesantren yang berlokasi di Kebumen, Jawa tengah ini dibangun sekitar tahun 1475 dan sudah berusia 549 tahun.
 Berbeda dengan Indonesia, di negara Maroko terdapat Universitas tertua sebagai salah satu alat penyebaran agama Islam di bidang pendidikan. Universitas Al Qarawiyin berdiri sejak tahun 895 M. Awalnya Universitan ini didirikan unttuk keperluan Madrasah dan Masjid. Seiring berjalannya waktu, Universitas Al Qawariyin menjadi menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik, dinanungi langsung oleh kementrian pendidikan.
Sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pernah kah kita bertanya-tanya bagaimana perbedaan pendidikan agama islam di kedua negara tersebut. Adakah kesamaan sistem pengajaran agama Islam di kedua negara tersebut.
Di Maroko, kebijakan pendidikan nasional berada di kementrian Pendidikan Nasional (Wizarat al-Tarbiyah wa al-Ta'lim). Â Namun badan yang menaungi dan bertanggung jawab atas pendidikan agama di madrasah adalah Wizarat al-Awqaf wa Syu'un al-Diniyyah. Sama seperti di indonesia yang mempunyai Kemendikbud (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) yang menaungi sekolah umum di Indonesia. Sekolah-sekolah madrasah di Indonesia dikelola oleh 2 kementrian, yaitu Kemendiknas dan Kemenag (Kementrian Agama).
Salah satu keunikan pendidikan agama di Maroko adalah kurikulum dan bahan ajar pendidikan agama Islam di sekolah negeri ditetapkan atas persetujuan Kementerian Pendidikan Nasional (al-tash-hih atau al-tashdiq ) di bawah kepemimpinan langsung penilaian Komite Raja Maroko. Seluruh anggota Majelis Keilmuan diangkat oleh Raja dari antara Majelis Ulama Pusat, ketua Majelis Ulama daerah, Karawiyun Ulama dan wakil-wakil badan profesi.
Pasca Indonesia merdeka, berbagai lembaga pendidikan Islam terus berkembang didorong oleh semangat reformasi. Pondok pesantren dan madrasah telah mengalami dinamika yang memungkinkan berkembangnya model pondok pesantren yang berakar pada model pondok pesantren salafi dan sangat memegang teguh tradisi pembelajaran dini dan kajian kitab-kitab klasik. Model pesantren modern memadukan agama dan pengetahuan umum (sains) dalam kurikulumnya dan sistem pembelajarannya mengikuti sistem pembelajaran modern.
Berdasarkan kebijakan pemerintah, keberadaan madrasah dinilai setara dengan sekolah umum yang berlandaskan agama islam dan memiliki tanggung jawab :
- Sebagai lembaga pencerdasan kehidupan masyarakat, khususnya muslim.
- Sebagai lembaga pelestarian budaya keislaman bagi masyarakat muslim
- Sebagai lembaga pelopor bagi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim
Sebagai sekolah umum yang berlandaskan keislaman, madrasah di indonesia harus mampu meningkatkan kualitas SDMnya, dari segi imtaq maupun iptek. Pengembangan madrasah menuju ke sekolah umum melalui pola kurikulum, yakni 70% terdiri dari bidang studi agama dan 30% bidang studi umum.
Madrasah di Maroko walaupun bersifat swasta, seluruh kurikulum yang diterapkan di lembaga ini tetap wajib mengacu kepada ketentuan yang digariskan pemerintah atau raja. Para murid diwajibkan untuk hafal Al-Qur'an dengan menggunakan qira'at yang rawinya dianggap shahih, yakni Imam Hafasy. Meskipun awalnya kurikulum ditetapkan oleh Mu'assasah (yayasan,organisasi, dll.), direktorat di kementrian Awqaf tetap andil dalam hal menyetujui, pembinaan, dan pengawasan jalannya madrasah. hal ini untuk menjamin pendidikan agama di madrasah terjamin dan tidak akan terkontaminasi dengan faham lain yang keluar dari mazhab resmi negara.
