Menerapkan Good and Clean Governance dalam Kehidupan Sehari-hari

Pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai Good Governance, adalah gagasan kolektif yang mencakup semua tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh rakyat untuk melindungi mereka dari serangan-serangan yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan seharihari. Ketika kita berbicara tentang pemerintahan yang baik, kita tidak hanya berpikir tentang musuh kita, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk hidup dengan baik di dunia ini dan bahagia di akhirat. Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan semata-mata berlaku untuk semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang baik dan bersih juga dapat diterapkan dalam manajemen lembaga sosial, dari yang paling sederhana hingga yang paling besar.
Di Indonesia, istilah "Good Governance" berarti pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.Pemerintah memiliki kemampuan dan kekuatan. Pemerintahan yang baik juga didefinisikan sebagai model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, dan transparan. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang bertanggung jawab dan efektif di mana tindakan pemerintah bersinergi dengan kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam hal produktivitas, daya beli, maupun sosial, budaya, dan sumber-sumber politik dan ekonomi. kemakmuran spriritualitasnya.
Tata kelola pemerintahan yang baik disebut good governance. Tiga pihak utama---pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sivil---harus bekerja sama untuk mewujudkan gagasan good governance. Ketiga pihak ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut World Bank, good governance adalah pengelolaan pemerintah yang solid dan akuntabel berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan pencegahan korupsi. Ini terkait dengan tiga aktor utama: pemerintah sebagai penyelenggara negara, perusahaan sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai penggerak ekonomi. Baik dalam sektor publik maupun privat, ini merupakan inovasi terbaru dan terobosan dalam menciptakan kredibilitas manajemen publik yang dapat diandalkan.Ini adalah salah satu jenis governance yang baik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi di suatu negara. Sebagai pihak penyesuai, good governance membantu
mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai konsesus
bersama. Setiap pihak memiliki peran dalam menjalankan negara dengan baik, dan mereka
saling mempengaruhi. Sinkronisasi dan harmonisasi pihak-pihak tersebut sangat penting.
Namun, dengan kondisi Indonesia saat ini, hal itu masih sulit untuk dicapai (Efendi, 2005).
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor swasta
harus bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Untuk bekerja dengan baik, pemerintahan yang baik harus memiliki kemampuan untuk
bertanggung jawab dan memenuhi kriteria seperti partisipasi, efisiensi dan efektifitas,
transparansi, dan keadilan. efisien dan produktif. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
dan mekanisme good governance, penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat
dikurangi. Ini karena program-program yang ditetapkan didasarkan pada keputusan kolektif.
Menurut Dwipayana dan Eko (dalam Syarkani dan Syahriani), pemerintahan adalah konsep
netral yang memungkinkan kita untuk membentuk model yang sehat (baik). Dari konsep netral
ini, istilah "pemerintahan baik" berasal dari tata-kelola dalam melaksanakan penyediaan
pelayanan publik yang baik dan layanan. Dengan slogan seperti itu, masyarakat menjadi tujuan
untuk memberikan pelayanan terbaik. kepemimpinan yang sehat), atau model yang tidak sehat
(buruk), model atau tata kelola kepemimpinan yang tidak sehat.
good governance memiliki banyak pendapat yang sangat membantu kita memahami arti
sebenarnya, salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara yang aktif bekerja untuk
mewujudkan dan menerapkan pengertian yang baik tentang pemerintahan yang baik. Menurut
LAN (dalam Sedermayanti, 2006:6), pemerintahan yang baik memiliki dua makna: 1. Nilai-
nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat
membantu rakyat mencapai tujuan seperti keadilan sosial, kemandirian (nasional), dan
pembangunan berkelanjutan. 2. Aspek fungsional dari pemerintahan bekerja dengan efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan ini. Pada dasarnya, pemerintah yang baik adalah
menganggap bahwa Anda memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik untuk
masyarakat. LAN juga mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah bagian dari proses
menjalankan kekuasaan negara (dalam Widodo, 2001:18).Kepentingan lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB, dan IMF dalam menawarkan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang adalah dasar dari konsep good governance. Selanjutnya, kebijakan yang baik ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman. Dengan demikian, kebijakan yang baik digunakan sebagai standar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Hal ini masuk akal karena kemiskinan merupakan salah satu hambatan bagi kemajuan suatu negara, dan konsep dan program lembaga donasi global berfokus pada pengentasan kemiskinan.
Good governance dan clean government adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.Konsep ini dapat diterapkan dalam hal-hal berikut dalam kehidupan sehari-hari: menjadi bagian dari proses demokrasi. Orang-orang di negara ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.Memahami hak dan kewajiban: Orang-orang di negara ini dapat memahami hak dan kewajiban mereka.Menjunjung tinggi etika dan integritas: Penduduk negara memiliki kemampuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan integritas. Mengawasi pengawasan masyarakat: Orang-orang di negara tersebut dapat berpartisipasi dalam pengawasan masyarakat.Menyadari pentingnya transparansi: Orang-orang di negara ini dapat menyadari nilai transparansi dan akuntabilitas.