Dampak Proyek Pembangunan terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Nama Penulis : Diki Nugraha_221010501943_Prodi Manajemen_Fakultas Ekonomi dan Bisnis_Universitas Pamulang

Proyek pembangunan seringkali diiringi dengan janji kemajuan dan kesejahteraan. Namun, di balik itu, terkadang tersembunyi dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Artikel ini akan membahas beberapa dampak proyek pembangunan yang perlu diperhatikan, khususnya di Indonesia.
 
Kerusakan Habitat Alami
 
Proyek pembangunan, seperti proyek food estate di Papua, seringkali menyebabkan kerusakan habitat alami. Proyek ini mengubah bentangan alam dan mengurangi luas hutan, yang dapat mengancam keanekaragaman hayati serta kualitas hidup masyarakat setempat. Deforestasi yang terjadi juga berpotensi meningkatkan bencana ekologi, seperti banjir dan kebakaran hutan, serta merusak ekosistem yang mendukung flora dan fauna.
 
Sebagai contoh, berdasarkan catatan Global Forest Watch, Kabupaten Merauke di Papua mengalami kerusakan hutan terluas dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 112 ribu hektare hutan rusak akibat izin pembukaan lahan sawit, hutan tanam industri (HTI), dan proyek lumbung pangan. Secara total, hutan alam Papua seluas 700 ribu hektare telah rusak.
 
Relokasi Masyarakat dan Kompensasi
 
Proyek pembangunan sering melibatkan relokasi masyarakat setempat. Misalnya, proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, telah menyebabkan relokasi warga. Pemerintah menawarkan kompensasi berupa rumah baru dan pelatihan keterampilan, namun banyak warga yang merasa tawaran tersebut tidak sebanding dengan kehilangan alami mereka, termasuk identitas budaya dan mata pencaharian yang bergantung pada tanah dan laut.
 
Proses relokasi juga sering tertunda karena masalah administrasi, seperti sertifikat hak milik yang belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya melibatkan perpindahan fisik, tetapi juga proses sosial dan budaya yang kompleks.
 
Dampak terhadap Mata Pencaharian
 
Dampak proyek pembangunan terhadap mata pencaharian masyarakat setempat sering kali signifikan.  Pembangunan PLTU di Ujung Negara, misalnya, mengubah mata pencaharian masyarakat dari nelayan menjadi pekerja di sektor konstruksi dan transportasi, meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan.
 
Namun, ada juga dampak negatif seperti penggusuran lahan yang mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang sebelumnya mereka andalkan. Proyek infrastruktur seperti jalan tol juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi tradisional dan menyebabkan keluhan atas ganti rugi yang tidak memadai.
 
Polusi Udara dan Pengelolaan Limbah
 
Proyek pembangunan, terutama yang melibatkan pembangkit listrik dan infrastruktur, dapat menghasilkan emisi yang berdampak negatif pada kualitas udara. Misalnya, proyek PLTGU Muara Tawar berpotensi menimbulkan polusi udara signifikan akibat aktivitas konstruksi dan emisi dari operasi pembangkit.
 
Penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Indonesia juga berkontribusi besar terhadap emisi CO2, yang menyebabkan masalah polusi udara di kota-kota besar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang ketat dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak tersebut.
 
Pengelolaan limbah dari proyek pembangunan juga menjadi tantangan. Limbah padat, cair, dan gas perlu dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan.
 
Sebagai contoh, limbah padat yang dihasilkan dalam proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) mencapai 55% dan dikelola melalui metode reuse, recycle, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Limbah cair, sekitar 30%, diolah melalui tiga tahap: pengolahan primer (memisahkan zat padat), pengolahan sekunder (menghilangkan koloid), dan pengobatan tersier (menghilangkan unsur nutrisi). Limbah gas, yang menyumbang 15%, perlu dikelola dengan teknologi yang mengurangi emisi untuk menjaga kualitas udara.
 
Kesimpulan
 
Proyek pembangunan memiliki potensi untuk membawa kemajuan, namun juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan menerapkan strategi mitigasi yang efektif untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
 
Pengembangan regulasi yang ketat, teknologi ramah lingkungan, dan program kompensasi yang adil dapat membantu mengurangi dampak negatif proyek pembangunan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Dampak Bisnis pada Masyarakat : Dari Saya Beli hingga Tanggung Jawab Sosial

Baca juga: Industri Ramah Lingkungan : Menuju Masa Depan Berkelanjutan