Gubernur DKI Lebih Baik Dipilih Presiden dan DPR

Penulis sebagai warga biasa hanya menyarankan, setelah gelaran Pilkada DKI 2017 maka pemilihan Gubernur langsung oleh rakyat khusus untuk Ibukota di evaluasi total. Bagaimanapun juga peristiwa yang sedang menghangat ini harus menjadi renungan dan pertimbangan seluruh elemen nasional untuk bisa duduk bersama melakukan evaluasi secara komprehensif. apalagi isu yang diangkat berkaitan dengan SARA (penistaan agama oleh salah satu paslon) yang begitu rentan dan sensitif ditengah rakyat Indonesia. Bahkan mampu menarik massa dliuar DKI yang jumlahnya jutaan orang mengisi penuh jantung Ibukota (monas)!

DKI Jakarta tidak bisa disamakan dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, karna Ibukota merupakan pusat dari seluruh aktifitas politik nasional dan juga merupakan titik kumpul seluruh kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak bisa keamanan dan kenyamanan Ibukota terus terganggu oleh aktifitas politik ditingkat Pilkada seperti yang sekarang ini terjadi. Yang mana pada pokok intinya DKI Jakarta sebenarnya harus dalam kendali penuh pemerintahan pusat dengan melibatkan DPR dan atau DPRD

Dari awalpun sudah terlihat indikasi Pilkada rasa Pilpres, karena pemilihan paslon diambil alih kendalinya oleh para pimpinan parpol nasional. Disitu sudah bisa disimpulkan bahwa DPD di tiap parpol yang ada di DKI, menjadi kurang atau bahkan tidak berfungsi dalam menyaring calon-calon yang berkompeten untuk memajukannya di bursa persaingan. Sehingga apa salahnya jika pemilihan Gubernur DKI diberikan langsung saja kepada Presiden dan DPR?

Jikalau ada yang mengatakan bahwa itu mencabut hak demokrasi warga DKI, maka silahkan lebih prioritas mana dengan stabilitas tingkat nasional dan kenyamanan aktifitas warga DKI? Apalagi tingkat golput di DKI cukup terbilang tinggi di setiap pergelaran pilkada yang hampir mencapai 30% dari seluruh jumlah pemilih yang terdaftar. Dan kalaupun memang harus deal-deal solution, sebenarnya bisa diminimalisir bahwa warga bisa tetap ikut berpartisipasi Pilkada DKI tapi diturunkan tingkatannya yaitu dengan permisalan pemilihan para Walikotanya

Suka tidak suka kandidat yang akan lebih memungkinkan terpilih ialah antara Agus-Silvi dan Anies-Sandi, tapi bukan berarti seorang petahana tidak ada peluang, melainkan lihatlah secara realistis fakta dilapangan dengan kacamata objektif. Maka bisa disimpulkan bahwa Gubernur DKI akan dipimpin oleh paslon yang diusung oposisi yaitu Demokrat atau Gerindra. Sehingga Penulis memprediksi bahwasanya hubungan Istana(pemerintahan) dengan Ibukota tidak akan terlalu berjalan harmonis, sebagaimana hubungan yang telah terjadi di periode-periode sebelumnya yang nyaris tanpa ada masalah yg berarti.

Akan terasa janggal menurut pandangan penulis bila seluruh aktifitas/kegiatan pemerintahan pusat tapi wilayah utamanya dipimpin oleh Gubernur yang berasal dari partai oposisi. Sedangkan sudah sama-sama kita ketahui bagaimana pertarungan politik di Indonesia begitu sangat keras, sehingga sulit untuk bisa ditemukan titik temu dalam menyelesaikan suatu permasalahan bangsa, karna permainan politik itu sendiri tentunya lebih tertuju pada "saling menjatuhkan" dan saling mencari kelemahan dihadapan rakyat demi meraih simpatik di pemilu kedepannya.

Ambil suatu contoh, misalkan Gubernur DKI terpilih nanti mengambil beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan visi-misi pemerintahan pusat. Pastinya akan menjadi sorotan seluruh media arus utama dan akan disaksikan seluruh rakyat  Indonesia serta pejabat di daerah-daerah lainnya. Bukankah itu merupakan suatu keadaan yang kurang baik bila dilihat lingkup prioritas nasional? Dan peluang untuk terjadi perbedaan kebijakan tersebut sangat memungkinkan terjadi di masa pemerintahan sekarang, apalagi nanti saat beberapa bulan menjelang Pilpres 2019!

Ide atau usulan pengangkatan Gubernur DKI oleh Presiden dan DPR tentunya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, tapi setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk jangka panjang misalnya setelah pemilu 2019 atau pemilu 2024. Dan kalaupun diperlukan, bisa saja warga DKI melakukan jajak pendapat tentang perihal tersebut! Tidak menutup kemungkinan bisa saja ternyata malah banyak warga lebih setuju menyerahkan kepercayaan berkaitan keamanan,kenyamanan, dan pembangunan kepada pemerintahan pusat tentang teknis tata kelola pengaturan DKI Jakarta, yang tentunya dengan memberikan catatan-catatan khusus. Misalkan warga DKI tidak merasa puas dan merasa resah dengan kinerja Gubernur, maka akan mudah mengkritik langsung ke pemerintahan pusat dan pastinya tindakan konkret akan lebih cepat dilakukan.