Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah ada jarak antara istana dan ibukota. Renggangnya hubungan antara kekuasaan nasional dan kekuasaan miniatur Indonesia. Kemungkinan untuk tercipta sejarah baru bisa terjadi jika Anies memenangkan kontestasi Pilkada DKI 2017. Dan rasanya akan sangat rumit mengembalikan hubungan Jokowi dan Anies seperti masa manis tatkala kampanye pilpres 2014, apalagi ditambah dengan akhir yang pahit yaitu pemutusan hubungan kerja ditengah jalan dalam kabinet Jokowi-JK.
Anies sangat jelas memiliki kontrak politik dengan Prabowo Subianto, bahwa akan mendukung penuh pencalonan ketum Gerindra di Pilpres 2019. Dan tentunya sikap total membantu pencalonan Prabowo akan ditunjukan selama rentang waktu menjabat sampai selesainya pemilihan. Hal itu pun tidak jauh beda dengan sikap Jokowi yang mendukung Ahok/Djarot, agar bisa menopang kelanjutan dari tampuk kekuasaan di periode kedua.
Tapi yang menjadi perhatian ialah, hubungan seperti apa yang akan dibangun antara Jokowi dan Anies? Akankah Anies sering diajak satu mobil, Anies sering diajak makan siang, atau Anies rajin berkunjung ke Istana? Tentunya sikap yang ditunjukan antara Jokowi dan Anies akan menimbulkan berbagai persepsi dan spekulasi ditengah rakyat. Misalkan pendapat penulis  bahwa Anies akan berusaha dirangkul kembali demi pilpres 2019. Dengan mengatakan jika masa lalu biarlah berlalu, karena dalam politik itu hanya kepentingan yang mempersatukan satu dengan yang lain.
Tak kalah seru dan rame tentunya di pemberitaan media nanti, bila Gubernur DKI rajin bersilaturahmi ke kediaman Prabowo. Atau saat peresmian beberapa proyek besar kerjasama pemprov DKI dan pemerintah pusat seperti proyek MRT, maka kamera wartawan akan tertuju kepada Anies saat berdampingan dengan Prabowo. Kalaulah bersama dengan pemerintah pusat, sepertinya menteri terkait saja yang akan mewakili untuk hadir.
Jokowi akan sulit membuka ruang, dan Anies sepertinya enggan membangun kembali keharmonisan. Apalagi kerasnya persaingan pilkada DKI, yang melibatkan semua unsur negara dan bangsa untuk turut serta memberikan dukungan kepada masing-masing calon, dan teramat sulit mengatakan satu pihak yang menunjukan sikap netral dan objektifitasnya. Dikarenakan secara terang benderang, beberapa pihak yang semestinya menjalankan fungsinya dijalur koridor yang diatur undang-undang, malah terindikasi atau diduga ikut nimbrung berpolitik riang.
Jika anies menang, Adakah Jalur diplomasi yang bisa mempersatukan hubungan Presiden dan Gubernur Ibukota? Jangankan ditingkat para pemimpin, dalam tingkatan hubungan mantan bos dan mantan karyawan saja sulit, apalagi dengan cara pemutusan sepihak tanpa klarifikasi kepada yang bersangkutan. Bagaikan habis manis sepah dibuang, hanya dikarenakan penilaian sebuah kinerja yang tak sesuai harapan versi mantan bos.
Segala perhitungan dan kemungkinan telah di diperkirakan, antara dampak positif dan negatif versi politik jika calon A atau calon B yang akan terpilih. Apalagi Jokowi sudah sangat mengenal secara pribadi maupun mengenal tingkat kinerja diantara kedua calon tersebut. Rasanya bagaikan makan permen nano-nano yang berasa asam, manis, pahit dan pedas jika Ibukota dipegang dua partai oposisi. Apalagi Jokowi sama sekali belum pernah membangun komunikasi dengan PKS, serta tajamnya kritikan yang dikeluarkan pengurus DPP Gerindra dalam mengkritisi jalannya roda pemerintahan.
Semoga pilkada DKI putaran kedua berjalan demokratis, dan selesai dengan damai, tenang, serta tentunya kondisi aman. Demi membangun ibukota menjadi lebih baik kedepannya. Dan jangan pernah perbedaan menjadi sumber perpecahan, melainkan sumber utama dalam membangun kebersamaan.
Â
Â
