Bentuk Dewan Rakyat Pengawas Layanan Publik

Pernyataan Sikap

Serikat Rakyat Miskin Indonesia dalam Rangka Menyambut

Karnaval Suara Rakyat Miskin Jakarta

Yang terhormat,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu di kampung kampung miskin,

Para Guru dan Siswa sekolah sekolah kecil di kampung kampung miskin

Para Ustadz, Pendeta, Pastor maupun para pemuka agama di kampung kampung

Para Ketua RT, RW, Lurah dan Camat, serta semua aparat pemerintahan di tingkat dua

Para Pemuda Putus Sekolah dan Pengangguran di pasar-pasar dan terminal-terminal,

Para Pengusaha/Pedagang Kecil, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Keliling/Pikulan, Penjual Jamu, Tukang Sayur,

Para Penjual Jasa Kecil, Tambal Ban, Joki 3 in 1, Tukang Ojek, Tukang Getek, Tukang Cukur, Servis Motor, Servis Kulkas/AC, Servis Pipa Ledeng,

Para Supir dan Kernet Angkutan serta Juru Parkir dan Temer angkutan

Para Pekerja Warteg, dan Penjual Makanan KecilPara Buruh Cuci Setrika dan Pembantu Rumah Tangga,

Para Bidan dan Dukun-dukun Bayi/Pijat Bayi

Para Pekerja Seks di Panti panti Pijat tradisional, maupun di rumah rumah hiburan,

Para Pekerja Konveksi dan Penjahit di kampung kampungPara Pekerja di waralaba dan toserba kecil di kampung kampung

Para Pekerja di pabrik pabrik di sekitaran Jakarta,

Para Pekerja kuli angkut kayu di sekitar pelabuhan kayu Jakarta Utara

Para Pekerja Penjaga WC umum dipasar-pasar

Para Pekerja Penjaga Warnet di kampung-kampung,

Para Nelayan dan pejual ikan,

Para Tukang Sampah dan Hansip ditiap RT,

Sekali lagi kami hadir di sini, berdiri tegak, menyandang panji-panji rakyat miskin. Setahun lalu kami hadir menyuarakan hidup rakyat miskin yang kian dimiskinkan. Setahun kemudian tak nampak ada perubahan yang cukup signifikan, yang mampu menumbuhkan harap bagi kehidupan rakyat miskin di masa depan.

Kami paham dan sungguh amat paham bahwa upaya memperbaiki kehidupan rakyat miskin bukan hal yg sederhana. Tapi kami sungguh heran mengapa upaya-upaya yang sudah dilakukan tak pernah membawa hasil nyata. Malahan justru sebaliknya, yang miskin tak henti was-was setiap saat.

Beberapa waktu lalu yang miskin didera bencana banjir, dan belum usai ancaman banjir mendatang. Tapi kini kami ingin tetap mengupayakan penyelesaian terhadap problem-problem mendasar masyarakat Jakarta. Menurut kami, Prolem-problem rakyat Jakarta hanya bisa diselesaikan apabila Gubernur mau memberi ruang yang luas kepada rakyat untuk terlibat berpartisipasi dalam hal ikut membincangkan pembuatan kebijakan, memiliki sarana kontrol dan memiliki akses informasi rencana kebijakan. Inilah yang menjadi tuntutan utama Karnaval Suara Rakyat Miskin Jakarta; Bentuk Dewan Rakyat Pengawas Layanan Publik.

Agar Dewan Rakyat tersebut mungkin untuk dibentuk maka kami akan memaparkan sejumlah data yang berkait dengan kondisi kehidupan tidak layak masyarakat miskin Jakarta. Setidaknya data-data tersebut menjadi dasar acuan bagi kami untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat miskin. Sedangkan karnaval kami adakan sebagai sarana untuk mengungkapkan persoalan-persoalan kami secara lebih terbuka. Karenanya secara simbolik karnaval ini akan menyerahkan formulir calon penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan formulir Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 4180 Kepala Keluarga, dari 27 Kelurahan di Jakarta.

Kesehatan Gratis (KJS) :

·Dari 4,7 Juta calon penerima dipastikan 1,2 Juta adalah orang miskin. Sisanya 3,5 Juta gak jelas kriterianya. Patut dipertanyakan pada tahun 2012 Dinas Kesehatan DKI Jakarta pernah merilis warga miskin pengguna JPK GAKIN dan SKTM sebanyak 2,7 Juta. Buruh tidak termasuk karena sudah ikut Jamsostek. Dan kebanyak dari buruh di Jakarta juga ber KTP Non DKI.

·Warga yang tidak ber KTP dan KK DKI Jakarta tidak bisa menggunakan layanan KJS. (anak jalanan dan orang terlantar).

·Bangsal kelas Tiga disemua RS yang menjalani ikatan Kerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta tidak mencukupi kebutuhan pengguna KJS. Selalu ditemukan kasus pengguna KJS sulit mendapatkan kamar kelas tiga karena penuh. Juga ruanga ICU yang sangat terbatas.

·Sampai saat ini belum ada kejelasan lembaga apa yang akan mendata dan mendistribusikan calon penerima KJS. Diduga Pemda akan menggunakan PT. ASKES. Jika halini benar kami khawatir akan terdapat masalah.

·Pengguna KJS jika hendak mengambil obat atau berobat ke POLI harus mengantri berjubel-jubel. Akibat sedikitnya prasarana dan sumber daya manusia ditiap RS.

Pendidikan Gratis (KJP)

·Hingga kini Sosialisasi KJP bisa didapatkan melalui pendaftaran disekolah belum maksimal. Banyak sekolah yang tidak melakukan sosialisasi.

·KJP adalah subsidi Pemda untuk operasional siswa bukan untuk operasional sekolah. Konsepnya berangkat dari banyaknya anak terancam putus sekolah karena orang tua siswa tidak sanggup menyediakan ongkos siswa.

·Pemda DKI baru sanggup mengratiskan sekolah SD-SMP-SMA Negeri. Sedang sekolah swatas baru disubsidi sebesar 30%. Tahun 2017 subsidi kepada sekolah swasta akan 100%. Siswa miskin sekolah diswasta jika tidak termasuk kuota 30% penerima subsidi tetap harus membayar.

·Bahwa pada saat Kampanye PILGUB Jokowi Ahok pernah berkata, janji pendidikan Gratis hingga SMA sudah kuno. Jika dirinya terpilih pendidikan gratis akan direalisasikan hingga Universitas.

·Hingga kini SRMI sering menerima aduan dari orang tua siswa yang sekolah di Sekolah Swasta mengenai keberatan biaya sekolah. Meski sudah diadukan ke Dinas Pendidikan Jakarta, solusi tak kunjung datang. Pihak sekolah tetap meminta orang tua siswa harus melunasi semua tagihan sekolah. Setidaknya ada ratusan pengaduan (SMP dan SMA/K swasta).

AIR PAM MURAH

·Tiap tahun warga Jakarta harus berhadapan dengan kenaikan harga Air Pam.

·Layanan Air Pam di pemukiman Miskin kadang sering mati.

JAKARTA BEBAS SAMPAH

·Dikampung-kampung miskin pengelolaan sampah masih semraut. Dipinggiran kali masih sering ada pemandangan sampah menumpuk berhari-hari.

·Hingga kini Pemda Jakarta belum memiliki Industri Sampah local. Padahal jika ada bisa menciptakan lapangan Kerja.

LAPANGAN KERJA

·Berdasarkan survei banyak media, saat ini sulit mencari Kerja. Fakta lapangan terdapat banyak industri yang bangkrut akibat kenaikan UMP 2013 dan daya saing yang lemah.

·Perubahan situasi politik dan layanan pemerintahan di DKI Jakarta belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan rakyat Jakarta.

PERUMAHAN MURAH UNTUK RAKYAT

·Program Pemda tentang Bedah kampung Kumuh tidak realistis. Untuk mendapatkanya harus melalui proses pengundian.

·Untuk mendapatkan Rumah Susun rakyat harus mengikuti proses undian.

Dengan ini kami mengajukan gagasan perbaikan Pelayanan Publik di Jakarta meliputi :

1.BENTUK DEWAN RAKYAT PENGAWAS LAYANAN PUBLIK;

2.Kesehatan Gratis : Perbanyak Bangsal Kelas III, RuangICU, Tolak Asuransi Kelola KJS;

3.Pendidikan Gratis PAUD-TK-UNIVERSITAS, Jangan tunggu Tahun 2017;

4.Air Murah untuk Rakyat: Tolak Pihak Asing Kelola PDAM;

5.Jakarta Bebas Sampah: Bangun Industri Sampah Jakarta;

6.Lapangan Kerja untuk Rakyat: Tolak Penggusuran PKL;

7.Perumahan Murah untuk Rakyat: Tolak Rusun melalui undian;

8.Perpanjang Pembuataan Akte Kelahiran yang terlambat:

9.Rubah Kriteria Miskin Versi BPS: Tolak data warga miskin Jakarta 1,2 Juta;

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BERSATU, BERJUANG, UNTUK DEMOKRASI & KESEJAHTERAAN !

Demi Ibu Bangsa & Generasi Muda Indonesia: Pekerjaan, Rumah, Sekolah, & Obat-obatan untuk Semua Sekarang Juga!

Jakarta, 7 Maret 2013