Mengapa di Indonesia Dibutuhkan Kebijakan Fiskal?

tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonominya. Salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam mengatasi isu-isu ekonomi ini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini memegang peranan penting dalam mengarahkan perekonomian negara, menstabilkan harga, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, pengimplementasian kebijakan fiskal tidak lepas dari kritik dan tantangan yang harus dihadapi.

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong stabilitas ekonomi. 

Kebijakan fiskal dapat berupa pengaturan pajak, anggaran negara, dan kebijakan kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal dapat berupa surplus, defisit, atau dinamis, tergantung pada kondisi perekonomian negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia meliputi pajak, pengeluaran belanja negara, dan pembayaran transfer berupa barang dan jasa publik.

Fungsi utama dari kebijakan fiskal 

mencakup stabilisasi ekonomi, distribusi ulang pendapatan, dan alokasi sumber daya. Kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk meredam krisis ekonomi dan mencegah terjadinya resesi atau over heat ekonomi. Melalui sistem pajak progresif dan belanja pemerintah yang ditargetkan, kebijakan fiskal dapat membantu mendistribusikan ulang pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih kaya ke masyarakat yang lebih miskin, sehingga mengurangi tidak setaraan ekonomi

jenis-jenis kebijakan fiskal

• Kebijakan fiskal ekspansif: diimplementasikan dengan peningkatan belanja pemerintahan atau penurunan pajak guna meningkatkan permintaan agrerat
• Kebijakan fiskal kontraktif: digunakan untuk mendinginkan perekonomian yang terlalu panas dengan mengurangi belanja pemerintahan atau peningkatan pajak demi menekan inflasi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang disesuaikan sesuai siklus perekonomian yang terjadi di dunia, yaitu transaksi. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kegiatan transaksi jual-beli di masyarakat seperti pajak yang mengatur masalah tarif bahkan insentif pajak. Ketika pemerintah memberikan insentif pajak seperti Insentif PPh Final UMKM bagi yang memiliki Surat Keterangan PP 23, tidak perlu membayar PPh alias PPh Ditanggung Pemerintah sehingga harga jual barang UMKM dapat lebih rendah. 

Insentif PPN atas properti pun demikian, PPN ditanggung pemerintah ini dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun, sehingga harga rumah bisa menjadi lebih murah sebab PPN 11 persen akan Ditanggung Pemerintah untuk wajib pajak orang pribadi yang membeli rumah pertamanya.

Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

Dilansir oleh Bank Indonesia Ada beberapa perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Artinya, kebijakan moneter ditentukan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral  Indonesia, dan kebijakan moneter ditentukan oleh pemerintah. Kedua kebijakan tersebut mempunyai fokus yang berbeda. 

Dengan kata lain, kebijakan fiskal fokus pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pajak, sedangkan kebijakan moneter fokus pada penyesuaian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter dapat fokus pada kenaikan suku bunga, dan kebijakan fiskal dapat fokus pada anggaran pemerintah dan pajak.