Kebijakan Penanggulangan Peningkatan Angka Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

Menurut Yeremias T Keban dalam bukunya Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (2014), terdapat istilah adminstration for public menunjukkan peran pemerintah dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (service provider), dalam konteks ini peran pemerintah harus lebih responsif terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi prinsip pelayanan publik, antara lain: pertama, melayani warga masyarakat bukan pelanggan (Serve Citizen, Not Customers). Kedua, mengutamakan kepentingan publik (Seek the Public Interest). Ketiga, lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan (Value Citizenship Over Entrepeurship).

Keempat, berpikir strategis dan bertindak demokratis (Think Strategically, Act Democracally). Kelima, menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (Recognized that Accountability Is Not Simple). Keenam, melayani dari pada mengendalikan (Serve Rather than Steer). Ketujuh, menghargai orang bukan produktifitas semata (Value People, Not Just Productivity).

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, seharusnya dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan semata. Mengutamakan kepentingan umum dengan turut serta melibatkan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis dengan tetap memperhatikan norma yang ada serta lebih menghargai masyarakat merupakan kunci dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat dan dapat dipatuhi oleh semua masyarakat. Hal ini penting bagi kita dalam rangka melawan virus Covid-19 dan menekan peningkatan angka kemiskinan yang terjadi akibat ancaman resesi ekonnomi. Dengan adanya sinergitas pemerintah dan masyarakat kita optimis akan menang melawan perang ini. Perang terhadap virus dan Perang terhadap kemiskinan.