Sekitar bulan Agustus yang lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibukota negara ke provinsi Kalimantan Timur. Kabar tersebut disambut gembira oleh masyarakat Kalimantan timur tentunya. Kabupaten kutai barat yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan timur juga pastinya akan merasakan dampak dari pemindahan ibukota negara.
Satu pertanyaan besar yang sering ditanyakan oleh banyak pihak, seberapa siapkah kutai barat dalam menyambut ibukota negara? Pertanyaan besar ini pastinya akan menghantui warga kutai barat. Untuk itu mari kita gali karakteristik dan informasi kabupaten kutai barat dari sisi sumber daya manusianya.
Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, salah satu cara dalam mengukurnya adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat memberikan gambaran apakah sumber daya manusia di wilayah tertentu dapat dikategorikan tinggi atau rendah.
Pengklasifikasian IPM sendiri terdiri dari sangat tinggi apabila angka IPM berada di angka 80 ke atas, diantara 70 hingga 80 kategori tinggi, diantara 60 hingga 70 kategori sedang, dan jika angka IPM berada di bawah angka 60 maka dapat dikategorikan rendah. Disisi lain IPM juga dapat keterbandingan kondisi sumber daya manusia satu daerah dengan daerah lainnya.
Dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat di laman resminya bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten kutai barat tahun 2018 tercatat 70,69. Artinya Kabupaten Kutai Barat memiliki angka IPM pada kategori tinggi. Kondisi ini dicapai dalam dua tahun terakhir (2017-2018) dan cenderung menunjukkan tren yang positif (naik).
Angka IPM yang tinggi ini tidak serta merta muncul begitu saja. Setidaknya ada tiga sudut pandang dalam menentukan angka IPM ini, yaitu pembangunan manusia untuk umur panjang dan hidup sehat, pembangunan manusia untuk memperoleh pendidikan, dan pembangunan manusia untuk memperoleh SDA dalam rangka peningkatan standar hidup.
Salah satu contoh pembangunan manusia dalam hal hidup sehat dan umur panjang adalah dengan kemudahan akses layanan dan sumber daya kesehatan. Pada tahun 2018 proses persalinan yang ditangani oleh tenaga medis di Kutai Barat sudah mencapai sebesar 98,18 persen, sisanya 1,82 persen proses persalinannya ditolong oleh tenaga diluar medis.
Pemberian imunisasi yang merupakan program pemerintah juga berdampak pada pembangunan manusianya. Diketahui bahwa pemberian imunisasi ke masyarakat untuk BCG sebesar 90,22 persen, untuk DPT sebesar 83,22 persen. Untuk Polio sebesar 91,96 persen, untuk Campak/MMR sebesar 64,64 persen, dan untuk Hepatitis B sebesar 80,18 persen.
Kita lihat pada sudut pandang lainnya, yaitu pembangunan manusia untuk memperoleh pendidikan. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusianya akan semakin tinggi pula. Untuk itu kita tidak boleh melihat sudut pandang pendidikan dengan sebelah mata. Sebagai gambaran capaian pendidikan di Kutai Barat pada tahun 2018, angka melek huruf untuk penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah 98,36 persen.
Artinya ada 98 hingga 99 orang yang melek huruf baca tulis per 100 orang. Belum lagi angka partisipasi murni tahun 2018 untuk SD adalah 99,55 persen, SMP adalah 79,36 persen, SMA adalah 59,89 persen. Belum lagi rasio murid terhadap guru tahun 2018 untuk jenjang SD hingga SMA Sederajat sekitar 9 --13 yang artinya setiap guru akan bertanggung jawab terhadap 9 hingga 13 orang murid. Dan hal ini cukup ideal untuk proses belajar mangajar.
Sudut pandang terakhir dalam melihat IPM adalah pembangunan manusia untuk memperoleh SDA dalam rangka peningkatan standar hidup. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi kutai barat tahun 2018 yang menunjukkan kinerja yang positif, yaitu sebesar 4,98 persen.
