Beberapa hari lagi Partai Golkar akan segera melakukan perhelatan politik yaitu menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), sebagai upaya rekonsiliasi dan rekonsolidasi terhadap partai yang sempat mengalami perpecahan dan konflik internal. Pada prosesnya sudah sampai pada tahap kampanye dan debad yang dibagi ke dalam tiga Zona.
Semakin dekatnya pelaksnaan Munaslub yang direncanakan tanggal 15 Mei 2016 mendatang di Bali, semakin meningkatkan dinamika politik dan atensi politiknya semakin memanas, hal ini ditambah dengan semakin ketatnya persaingan para calon ketua umum serta kerasnya maneuver-manuver yang mereka upayakan.
Dalam system demokrasi dinamika seperti itu sebenarnya wajr, karena system politik yang mengendaki adanya dinamika dan respon aktif dari semua rakyat dalam ikut melaksanakan ketertiban dan perubahan umum khususnya buat Partai Golkar. Asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar prinsip demokrasi, prinsip etika politik, transaparan serta dijalani dengan seadil-adilnya.
Namun akan sangat disayangkan jika dilakukan dengan cara-cara sebaliknya, yaitu dilakukan dengan tidak adil, dilakukan dengan cara yang tidak demokratis, dilakukan dengan cara tertutup dan sangat politis. Bagi penulis hal-hal yang disebutkan terakhir merupakan sebuah pelanggaran politik dan hukum yang sangat serius.
Dan pelanggaran-pelanggaran ini pula yang telah dilakukan oleh Panitia Pengara Munalsub Golkar saat ini. Panitia Pengarah yang awalnya dibentuk dan diberikan wewenang untuk melaksanakan musyawarah, mempersiapkan segala tekhnisnya, serta memiliki kewenangan dalam menentukan kelolosan, menetapkan aturan, menindak bagi yang melanggar serta yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya forum musyawarah. Berupah orientasi menjadi “panitia pemenangan” salah satu calon ketua umum tertentu, berubah menjadi panitia yang memiliki misi politik tertentu.
Sikap politis ini begitu sangat kentara sejak awal dicanangkan atau dibentuknya panitia tersebut. Sikap yang dimaksud adalah, diantaranya terjadinya banyak perubahan jadwal yang terkesan tidaak konsisten dan terkesan sangat “tidak becus” menjalankan tugasnya sebagai panitia pelaksana. Namun hal ini dinilai banyak orang sebagai upaya renegosiasi dan dealpolitik tertentu dengan pihak-pihak yang diajak berselingkuh untuk mendapatkan kekuasaan serta keuntungan tertentu.
Perubahan jadwal tersebut selain membuat banyak kerugian secara materil dan terbengkalainya waktu pelaksanaan, juga memunculkan persepsi negatif dan citra buruk dari masyarakat terhadap Partai Golkar, ditambah dengan aturan membayar mahar (biaya pendaftaran) pencalonan ketau umum yang semakin memperburuk situasi rekonsiliasi dan sinisme masyarakat tentang Partai Golkar yang tidak bisa meninggalkan tradisi politik uang, sebagai partai transaksional dan partai yang glamor.
Sikap politik lain yang ditunjukkan oleh Panitia Pengarah adalah diloloskannya berkas pencalonan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar, padahal semua rakyat tahu bahwa Novanto meruapakn orang yang sangat berkasus, orang yang penuh dengan catatan hukum, melakukan pelanggaran etika dan moral. Kader-kader Golkar daerah melakukan penolakan, bahkan Golkar NTT yang menjadi Dapil atau daerah pemilihannya sebagai Wakil Rakyat pun menolak dengan keras.
Alih-alih menolak, justeru sebaliknya Panitia Pengarah mengatakan Novanto “bersih”, tidak pernah melanggar etika dan moral, tidak pernah cacat hukum dll. Sikap ini patut dicurigai, bahwa ada permainan dan Panitia Pengarah sengaja melakukan itu karena hendak mendukung dan meloloskan Novanto sebagai ketua umum Golkar.
Tidak hanya itu, ketika beredar kabar, dan banyak mukti yang menunjukkan bahwa Novanto melakukan pertemuan rahasia dengan pemilik suara di Munaslub di sebuah Hotel di Jakarta, yang mana pertemuan tersebut merupakan sebuah pelanggaran politik, lagi-lagi Panitia Pengarah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Novanto bukan sebuah pelanggaran. "Yang di Ritz Carlton tim suksesnya. Yang dilarang itu caketumnya, panitia penyelenggara dan peserta," kata Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar, Lawrence Siburian saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).
Selain itu, Novanto juga mengadakan turnamen Golf, yang mana turnamen tersebut merupakan kedok yang dijadikan alat untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Trunamen Golf tersebut sengaja diadakan untuk melakuakn konsolidasi dan bagi-bagi mobil mewah. Dengan alasan telah mengikuti turnamen, padahal sesungguhnya sebagai dealpolitik untuk memenangkan pertarungan di Golkar.
