Pada rapat Pleno yang dilakukan Panitia Pengarah di Kantor DPP Partai Golkar pada Kamis (4/5/2016) kemarin, dari delapan nama calon yang telah melakukan pendaftaran kepada Panitia Munaslub, hanya enam orang yang dinyatakan lolos berkas, diantaranya Ade Komarudin, Setya Novanto, Mahyudin, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
Adapun, dua nama lain, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Meski demikian, panitia memastikan kedua nama itu tidak gugur begitu saja. Mereka masih diberikan kesempatan hingga Sabtu (7/5/2016) untuk memenuhi persyaratan. Sarat administrasi yang dimaksud adalah karena kedua kandidat yang disebutkan terakhir tidak membayaran mahar 1 Miliar sebagaimana yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Panitia Pengarah bahwa biaya pendaftaran 1 Miliar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang melakukan pendaftaran, jika tidak maka dianggap gugur.
Mahar tersebut lebih murah dari apa yang rencanakan sebelumnya yaitu sebesar 20 Miliar, dan hal ini memancing reaksi banyak kalangan, termasuk dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri menganggap apa yang diterapkan oleh DPP Partai Golkar atas uang mahar tersebut merupakan bentuk gratifikasi.
Hingga pada waktu yang ditentukan untuk segera melengkapi administrasi yang dimaksud kedua kandidat yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos itu belum juga memenuhi, hingga akhirnya Panitia Pengarah pun merubah keputusan dari dari kewajiban menjadi sumbangan yang tidak wajib dan tidak mengingat. Dengan demikian, dua kandidat Sahrul Yasin Limpo (SYL) dan Indra Bambang Utoyo (IBU) dinyatakan lolos, dan jumlah calon ketua umum menjadi delapan orang.
Jika sebelumnya SYL dinyatakan tidak lolos karena tidak membayar biaya pendaftaran, berbeda dengan Setya Novanto. Mantan Ketua DPR RI itu dinyatakan lolos berkas dan segala hal yang berkaitan dengan itu secara administrative, walaupun kita semua tahu, kader-kader Partai Golkar tahu, rakyat reluruh Indonesia tahu bagaimana rusaknya moral dan etika Setya Novanto (selanjutnya dipanggil Novanto).
Nama Calon ketua umum DPP Partai Golkar Nomor urut 2 tersebut sebelumnya sempat menjadi perbincangan semua pihak, menjadi sorotan public dan media massa, karena kasus yang dilakukannya yang menyeret bos besar PT. Freeport Indonesia. Dalam sidang etik dan moral di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Novanto kemudian dijatuhi vonis sedang atas pelanggaran etika dan moralitas yang dilakukannya karena melakukan pencatutan nama Presiden Indonesia Joko Widodo dalam proses renegosiasi kontrak karya Freeport.
Kasus yang terkenal dengan “papa minta saham” tersebut mendai sebab semakin terpuruknya partai Golkar, kasus itu pula sempat mengganggu stabilitas politik nasional. Tidak hanya Partai Golkar, lembaga legislative yang menjadi tempat Novanto bekerja tersebut menanggung malu yang amat sangat, mengalami kehilangan kewibawaan dan kehormatan sebagai lembaga tertinggi negara dalam membuat Undang-Undang.
Opini masyarakat Indonesia mencatat Novanto sebagai pengacau politik, sebagai politisi yang kehilangan kewibawaan, dan presepsi rakyat Indonesia begitu sangat negative terhadap politisi yang berasal dari pengusaha satu ini. Novanto seolah mempermalukan partai Golkar, mempermalukan DPR dan mempermalukan politisi seluruh Indonesia.
Namun walaupun demikian, Panitia Pengarah Munaslub DPP Partai Golkar tetap meloloskan berkas pencalonan Novanto sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Sesuatu yang aneh dan ganjil adalah, yang membuat kita semua tidak habis pikir, dimana Panitia Pengarah sebaliknya mengemukakan bahwa Novanto “tidak pernah melakukan planggaran etika dan moral”, “tidak pernah di vonis melanggar etika dan moral”, “dia bersih” dan segala macam alasan yang menunjukkan bahwa Novanto layak diloloskan.
Pertanyaan penulis kemudian adalah, ada apa dengan Paniti Pengarah, apa mungkin Panitia Pengarah mengalami amnesia sehingga lupa dengan kehebohan-kehebohan yang dilakukan Novanto dengan beredarnya rekaman percakapan bagi-bagi fee dengan pengusaha Rizal Chalid; apa ia Panitia Pengarah gagap teknologi sehingga tidak bisa membaca dan sutil mendapatkan informasi dari berbagai media atas kasus yang dilakukan Novanto yang memalukan itu, karena tidak hanya “papa minta saham”.
Tetapi juga kasus hadirnya Novanto untuk memberikan dukungan politik pada kampanye kandidar Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dimana kita ketehai bersama Trump merupakan manusia yang rasis dan sangat membenci agama Islam dan para Muslim Amerika; atau jangan-jangan Panitia Pengarah telah menerima fee atau uang sogokan dari Novanto untuk meloloskan dia untuk menjadi calon ketua umum Golkar, dan menutupi semua aib-aib serta dosa-dosa yang pernah Novanto perbuat; atau barangkali Panitia Pengarah telah melakukan perselingkuhan politik dengan Novanto dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan suatu imbalan berupa uang gede atau bisa juga imbalan jabatan tertentu; atau apakah ia Panitia Pengarah sedang melakukan maneuver politik, dimana memberikan dukungan terhadap salah satu calon ketua umum yaitu Novanto, dan kelak menjadikan Novanto sebagai bonekanya dalam memenuhi segala kepentingan politik orang-orang yang ada dalam Panitia Pengarah?
