Beberapa hari ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM JABAR mislanya pada hari selasa 20/09/2011 melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate menuntut pembubaran alat kelengkapan DPR ini. Bukan hanya di Jawa Barat, demonstrasi juga merebak di sejumlah kota besar. Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, Surabaya, Semarang, Ujungpandang, serta kota-kota lain mengusung tema yang sama, yakni pembubaran Banggar DPR. Banggar dinilai telah menyuburkan praktik calo anggaran.
Publik kini semakin diyakinkan oleh kenyataan bahwa Banggar DPR mirip sarang maling. Kenyataan yang saya maksud adalah dua fakta telanjang yang sangat menghebohkan belakangan ini yang ditengarai melibatkan sejumlah anggota Banggar. Fakta pertama adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang melibatkan Muhammad Nazaruddin.Yang disebut terakhir ini adalah ex-bendahara Partai Demokrat yang sebelumnya masuk sebagai anggota Banggar. Nazar menuding anggota Banggar lain ikut menikmati ‘kue’ korupsi. Sedangkan fakta kedua adalah kasus korupsi di Kemenakertrans.Sejumlah tersangka menyebutkan adanya commitment fee sebesar 10% untuk dana percepatan pembangunan infrastruktur di daerah transmigrasi senilai Rp. 500 milyar kepada Banggar.
Masyarakat menilai kinerja Banggar mengecewakan, bahkan merugikan masyarakat. DPR yang mestinya menjadi penyeimbang malahan terjerumus menjadi calo yang menyesatkan arah kebijakan dengan memelintir peruntukan anggaran, dan kemudian mengisapnya demi kepentingan pribadi, daerah, dan kelompok. Sungguh memprihatinkan.
Kini sudah saatnya kita Banggar harus diawasi. Sejauh ini cara yang paling efektif dilakukan adalah dengan mendesak PPATK untuk terus meneliti aliran-aliran dana mencurigakan para anggota DPR, khususnya mereka yang masuk dalam Banggar. Kita pun meminta BK DPR untuk bekerja lebih aktif dalam memantau kinerja seluruh anggota DPR. Dengan jalan seperti itu, anggota DPR akan berpikir ulang jika akan melakukan penyelewengan. Mereka akan berpikiran bahwa banyak mata tertuju kepadanya. Kita juga mengetuk kesadaran seluruh anggota DPR agar lebih mengembangkan sikap high politics. Mereka adalah wakil rakyat yang harus bertanggungjawab kepada konstituennya, juga Tuhan. Mestinya mereka malu jika melakuan kesalahan,,,apalagi secara sengaja. Banggar kini bagaikan potret redup wakil rakyat. Potret ini harus diganti dengan potret baru yang lebih menyejukkan. Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap wakilnya karena perbuatan buruk yang dilakukannya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H