Surat Keputusan No. 49 tentang penetapan hutang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 Â terbit pada tahun 2021 dan sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No. 428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT.
Namun PUPN, Satgas BLBI dan KPKNL tetap melakukan pemblokiran, penyitaan dan melelang aset pribadi Andri Tedjadharma, selaku pemegang saham Bank Centris.
Andri Tedjadharma menegaskan, PUPN dan KPKNL telah melakukan perbuatan melawan
hukum dengan menuduh dirinya  sebagai penanggung hutang padahal tidak ada satupun amar putusan pengadilan menyatakan ia sebagai penanggung hutang.
"Di negara yang mengakui hukum sebagai panglima tertinggi, lembaga yang didaulat untuk menyatakan seseorang penanggung hutang adalah pengadilan. Karena itu saya gugat mereka yang telah menyita aset pribadi saya dengan serampangan", tegas Andri.
Saat ini gugatan atas perbuatan melawan hukum Kemenkeu cq PUPN cq KPKNL (tergugat I) dan Bank Indonesia (tergugat II) sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST.
Dalam persidangan yang telah memasuki sidang kesebelas muncul kontradiksi antara tergugat I dan tergugat II terkait keberadaan jaminan lahan 452 hektar yang dipersoalkan. Kuasa hukum BI, Asep menyatakan Bank Indonesia sudah menyerahkan jaminan tersebut ke BPPN pada saat pengalihan hak tagih. Sementara, Kepala KPKNL Jakarta I, Roffi Edy Purnomo dalam surat resminya bernomor S-3048/KNL.0701/2023 poin 2a kepada Andri Tedjadharma menyatakan menerima pengurusan piutang negara dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan tidak disertai barang jaminan.
"Saya telah dizolimi perbuatan yang sewenang-wenang selama 26 tahun tanpa
penyelesaian dan ini bisa terjadi pada semua orang tanpa terkecuali setap saat apabila penegakan hukum tidak dijalankan dengan baik dan adil", tutup Andri.
